Soal Pembatasan BBM Subsidi, Pertamina Tunggu Arahan Pemerintah

Murianews, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati menyatakan jika perusahaan sedang menunggu arahan dari pemerintah terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi.

”Kita tunggu pemerintah,” kata Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu (31/7/2024).

Terkait kemungkinan kenaikan harga BBM nonsubsidi pada 1 Agustus 2024, Nicke menjelaskan bahwa harga BBM nonsubsidi memang selalu mengalami penyesuaian.

”Itu kan sudah biasa kalau non-subsidi,” ujarnya.

Namun, Nicke mengaku belum mengetahui apakah akan ada kenaikan harga BBM nonsubsidi pada tanggal tersebut.

”Belum tahu, kita belum hitung,” tambahnya.

Penyesuaian harga BBM nonsubsidi, menurut Nicke, akan mempertimbangkan tren harga minyak mentah, harga publikasi Mean of Platts Singapore (MOPS), dan juga nilai tukar rupiah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah belum membahas kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi.

”Ndak, ndak, ndak. Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Presiden ketika ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sebelumnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest), Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut menyatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi BBM mulai 17 Agustus 2024 untuk mengurangi penyaluran subsidi kepada pihak yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut disampaikan saat membahas permasalahan penggunaan BBM yang berhubungan dengan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Luhut yakin bahwa dengan memperketat penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain itu, Luhut juga menyebut bahwa pemerintah sedang berencana mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.