Murianews, Jakarta – Pemerintah Indonesia berencana membatasi penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti Pertalite dan solar dengan menerapkan sistem QR Code. Langkah ini bertujuan untuk mengelola anggaran subsidi dan mendorong penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.

Dalam rencana tersebut, masyarakat diharuskan menunjukkan QR Code sebelum melakukan pengisian BBM bersubsidi seperti Biosolar dan Pertalite di SPBU. Apabila tidak dapat menunjukkan QR Code, maka mereka tidak akan diperbolehkan mengisi BBM subsidi saat aturan ini mulai diterapkan.

Namun, sosialisasi mengenai kebijakan ini dinilai kurang efektif, yang menyebabkan munculnya berbagai kesalahpahaman di masyarakat.

Ahmad Safrudin, Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB), menilai penyampaian informasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi masih belum memadai.

”Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami rencana kebijakan ini, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan resistensi,” ujar Ahmad dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/9/2024).

Ahmad Safrudin menjelaskan, tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi pencemaran udara dengan memastikan kendaraan bermotor yang sudah memenuhi standar Euro 4 mendapatkan bahan bakar yang sesuai, sehingga dapat menekan emisi dari kendaraan tersebut.

”Tujuannya mulia, namun penyampaiannya tidak tuntas. Yang beredar di masyarakat hanya informasi tentang pembatasan Pertalite dan Biosolar saja,” kata Ahmad.

Meski demikian, Ahmad mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi BBM bersubsidi. Ia melihat kebijakan ini sebagai langkah positif untuk masa depan Indonesia, diharapkan dapat mengurangi beban anggaran subsidi dan mempromosikan penggunaan energi yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

”Prasyarat yang harus dipenuhi adalah meningkatkan kualitas bahan bakar terlebih dahulu, sesuai dengan kebutuhan teknologi kendaraan bermotor yang ada di Indonesia. Selain itu, perlu juga kajian terkait kebijakan harga BBM itu sendiri,” tambahnya.