Soal Data NPWP Bocor, Jokowi Bilang Begini
Cholis Anwar
Jumat, 20 September 2024 07:37:00
Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya langkah mitigasi cepat terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyeret jutaan data pribadi, termasuk miliknya dan keluarganya.
Presiden telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menangani kasus tersebut.
”Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menangani hal ini,” ujar Jokowi di sela peresmian Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, dikutip dari Antara (20/9/2024).
Jokowi menjelaskan, insiden kebocoran data bukanlah hal yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di banyak negara lainnya.
Menurutnya, penyebab utama kebocoran data bisa terkait dengan kelemahan dalam keamanan, seperti keteledoran dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data di berbagai lokasi yang tidak aman.
”Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” jelasnya. Jokowi menambahkan bahwa kondisi seperti ini membuka peluang bagi peretas untuk menyerang.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sedang mendalami dugaan kebocoran data NPWP.
”Terkait informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti.
Kasus kebocoran data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums di akun X miliknya.
Teguh menyebut bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh pengguna bernama Bjorka pada 18 September 2024. Data yang bocor juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya.
Data tersebut dijual dengan harga mencapai Rp 150 juta. Selain data Presiden Jokowi, bocoran ini juga mencakup data putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
Murianews, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan perlunya langkah mitigasi cepat terkait dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang menyeret jutaan data pribadi, termasuk miliknya dan keluarganya.
Presiden telah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk segera menangani kasus tersebut.
”Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera menangani hal ini,” ujar Jokowi di sela peresmian Jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah, dikutip dari Antara (20/9/2024).
Jokowi menjelaskan, insiden kebocoran data bukanlah hal yang hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di banyak negara lainnya.
Menurutnya, penyebab utama kebocoran data bisa terkait dengan kelemahan dalam keamanan, seperti keteledoran dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data di berbagai lokasi yang tidak aman.
”Semua data mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” jelasnya. Jokowi menambahkan bahwa kondisi seperti ini membuka peluang bagi peretas untuk menyerang.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan sedang mendalami dugaan kebocoran data NPWP.
”Terkait informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti.
Kasus kebocoran data NPWP mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengunggah tangkapan layar dari situs Breach Forums di akun X miliknya.
Teguh menyebut bahwa sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan di situs tersebut oleh pengguna bernama Bjorka pada 18 September 2024. Data yang bocor juga mencakup nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor telepon, email, dan informasi pribadi lainnya.
Data tersebut dijual dengan harga mencapai Rp 150 juta. Selain data Presiden Jokowi, bocoran ini juga mencakup data putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.
