Meski telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan arahan, Tito mengakui bahwa pelanggaran tetap terjadi. Data dari Bawaslu menunjukkan bentuk pelanggaran terbanyak adalah pemberian dukungan kepada calon anggota legislatif dan partai politik.
”Pelanggaran soal pemberian dukungan kepada anggota legislatif itu paling banyak, sama dukungan ke partai politik. Ini kenyataannya,” jelas Tito.
Murianews, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan masih adanya pelanggaran netralitas yang dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama 2024.
Sebanyak 307 ASN telah dijatuhi sanksi karena terbukti melanggar ketentuan terkait pemilu dan pilkada.
”Bahwa di tahun 2024 memang masih terjadi beberapa pelanggaran netralitas ASN sebagaimana data dari Bawaslu,” ujar Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, dikutip dari Antara, Selasa (12/11/2024).
Tito menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama pada 22 September 2024 untuk menegaskan pentingnya netralitas ASN.
Surat tersebut ditandatangani oleh Mendagri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi ASN, serta Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
”Surat edaran ini sudah kami sosialisasikan secara daring melalui zoom meeting yang diikuti seluruh kepala daerah dan pejabat terkait lainnya,” kata Tito.
Dalam pertemuan tersebut, Tito menekankan pentingnya menjaga posisi netral, terutama bagi Penjabat (PJ) kepala daerah dan seluruh ASN.
Meski telah dilakukan berbagai upaya sosialisasi dan arahan, Tito mengakui bahwa pelanggaran tetap terjadi. Data dari Bawaslu menunjukkan bentuk pelanggaran terbanyak adalah pemberian dukungan kepada calon anggota legislatif dan partai politik.
”Pelanggaran soal pemberian dukungan kepada anggota legislatif itu paling banyak, sama dukungan ke partai politik. Ini kenyataannya,” jelas Tito.
Selain itu, pelanggaran lainnya meliputi keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye dan penggunaan fasilitas negara untuk mendukung aktivitas politik.
