Hasto juga mengkritik kualitas kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, yang menurutnya tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah penting, seperti pembangunan Lapangan Merdeka dan gelanggang remaja yang terhambat.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan sebuah daerah harus dinilai dengan objektif, bukan berdasarkan hubungan kekuasaan.
”Jangan sampai hanya karena menantu Pak Jokowi maju, segala cara dipakai,” ujar Hasto.
Ia menegaskan bahwa politik harus mengutamakan aspirasi rakyat, tanpa intervensi kekuasaan.
”Rakyat punya kedaulatan menentukan pemimpin, dan kita percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Hasto.
Murianews, Jakarta – Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan adanya gerakan politik yang disebutnya berasal dari ”Partai Coklat” dalam Pilkada Sumatera Utara (Sumut) 2024.
Gerakan ini, menurut Hasto, bertujuan untuk mendukung Bobby Nasution, yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon Gubernur Sumut.
Pernyataan ini disampaikan Hasto menanggapi komentar politikus Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), yang menyebut dukungan Anies Baswedan kepada pasangan Pramono Anung-Rano Karno (Doel) dapat membangkitkan ”macan tidur,” yaitu Prabowo Subianto dan Jokowi.
Menurut Hasto, pernyataan tersebut tidak relevan karena Presiden Prabowo saat ini fokus bekerja keras untuk kemajuan bangsa, berbeda dengan klaim yang dibuat oleh Maruarar.
”Pak Prabowo, kan, beliau bekerja keras tidak pernah tidur,” ujar Hasto saat ditemui di sebuah rumah makan di Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, dikutip dari Suara.com, Selasa (26/11/2024).
Hasto kemudian beralih ke isu politik di Sumut dan menyebut bahwa Partai Coklat, yang diyakini merupakan simbol dukungan politik bagi Bobby Nasution, bergerak masif untuk menghalangi langkah Edy Rahmayadi, calon Gubernur Sumut dari kalangan militer.
Ia menyayangkan upaya tersebut yang menurutnya telah membatasi ruang gerak Edy, bahkan dalam hal pendanaan saksi.
”Keterlibatan Partai Coklat itu nyata di Sumatera Utara, kami sangat khawatir dengan Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Edy Rahmayadi yang diblok sedemikian rupa, sehingga untuk dana saksi saja itu tidak tersedia,” kata Hasto.
Gagal selesaikan masalah...
Hasto juga mengkritik kualitas kepemimpinan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, yang menurutnya tidak mampu menyelesaikan sejumlah masalah penting, seperti pembangunan Lapangan Merdeka dan gelanggang remaja yang terhambat.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan sebuah daerah harus dinilai dengan objektif, bukan berdasarkan hubungan kekuasaan.
”Jangan sampai hanya karena menantu Pak Jokowi maju, segala cara dipakai,” ujar Hasto.
Ia menegaskan bahwa politik harus mengutamakan aspirasi rakyat, tanpa intervensi kekuasaan.
Hasto mengimbau agar kader PDIP di berbagai daerah tidak takut menghadapi tekanan dari Partai Coklat dan tetap memperjuangkan suara rakyat.
”Rakyat punya kedaulatan menentukan pemimpin, dan kita percaya bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan,” kata Hasto.
