Salah satu upayanya adalah dengan mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.
”Walaupun dalam hati kami Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional, langkah ini penting untuk memperjuangkan pengakuan resmi bagi beliau,” kata Rusdi.
Pada acara tersebut, DPP Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani) bersama tokoh lintas agama menandatangani rekomendasi yang meminta pemerintah melalui MPR untuk menganugerahi Gus Dur gelar pahlawan nasional.
Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR, Rusdi Kirana, sebagai bentuk dukungan formal terhadap usulan ini.
Acara yang mengusung tema Mengenang Guru Bangsa Gus Dur ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama, seperti Imam Katolik Romo Magnis, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, hingga Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikku Dhammasubho Mahathera.
Murianews, Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan Presiden Ke-4 RI, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional.
Usulan tersebut disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dalam acara Silaturahim Kebangsaan di Jakarta, Sabtu (14/12/2024).
Cak Imin menilai Gus Dur sebagai tokoh yang telah memperjuangkan nilai-nilai kebhinnekaan, keragaman, persaudaraan, kemanusiaan, dan persatuan Indonesia. Ia menyebut banyak kondisi yang saat ini dinikmati masyarakat merupakan hasil jerih payah Gus Dur semasa hidupnya.
”Dengan berani, kami menginisiasi untuk mengusulkan Gus Dur menjadi pahlawan nasional. Semoga tidak lama lagi hal ini bisa terwujud bagi bangsa kita,” ujar Cak Imin dalam keterangannya, Sabtu (14/12/2024).
Menurut Cak Imin, meski Gus Dur secara pribadi tidak membutuhkan gelar tersebut, bangsa Indonesia membutuhkan sosoknya sebagai inspirasi dan semangat untuk meneruskan cita-citanya dalam memperjuangkan perdamaian dan keadilan bagi seluruh rakyat.
”Bangsa ini membutuhkan Gus Dur untuk terus menjadi inspirasi dalam mewujudkan semangat kebhinnekaan dan persatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.
PKB, lanjutnya, akan terus melanjutkan perjuangan Gus Dur dengan menjunjung nilai-nilai yang telah diwariskannya.
Wakil Ketua Umum PKB, Rusdi Kirana, mengungkapkan bahwa Fraksi PKB di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengambil langkah untuk mengembalikan nama baik Gus Dur.
Nama Baik Gus Dur...
Salah satu upayanya adalah dengan mencabut Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid.
”Walaupun dalam hati kami Gus Dur sudah merupakan pahlawan nasional, langkah ini penting untuk memperjuangkan pengakuan resmi bagi beliau,” kata Rusdi.
Pada acara tersebut, DPP Badan Persaudaraan Antar Iman (Berani) bersama tokoh lintas agama menandatangani rekomendasi yang meminta pemerintah melalui MPR untuk menganugerahi Gus Dur gelar pahlawan nasional.
Rekomendasi itu kemudian diserahkan kepada Wakil Ketua MPR, Rusdi Kirana, sebagai bentuk dukungan formal terhadap usulan ini.
Acara yang mengusung tema Mengenang Guru Bangsa Gus Dur ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh lintas agama, seperti Imam Katolik Romo Magnis, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Wisnu Bawa Tenaya, hingga Kepala Wisma Sangha Theravada Indonesia YM Bhikku Dhammasubho Mahathera.
