Selain itu juga didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Murianews, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat kepada Harvey Moeis.
Harvey divonis 6 tahun dan 6 bulan penjara atas kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada periode 2015–2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) memiliki waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan untuk menentukan apakah akan mengajukan banding atau menerima keputusan tersebut.
”Menurut hukum acara, JPU memiliki waktu tujuh hari setelah putusan pengadilan untuk pikir-pikir apakah akan mengajukan banding atau menerima putusan. Jadi, kita tunggu sikap JPU,” ujar Harli dikutip dari Antara, Selasa (24/12/2024).
Harli menambahkan, Kejagung menghormati putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim terhadap Harvey Moeis.
Pernyataan serupa disampaikan Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno, yang menyebut bahwa JPU masih dalam tahap mempertimbangkan langkah selanjutnya.
Pada hari yang sama, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang diketuai oleh Eko Aryanto menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan kepada Harvey Moeis. Ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan TPPU secara bersama-sama.
”Hal ini sebagaimana dakwaan kesatu primer dan dakwaan kedua primer,” ungkap Hakim Eko saat membacakan putusan di persidangan.
Pasal berlapis...
Harvey Moeis dinyatakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain itu juga didakwa dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Selain hukuman penjara, Harvey juga dijatuhi denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan.
