Terkait isu yang menghubungkan kasus ini dengan pembatasan penggunaan drone dan rencana penutupan kawasan wisata TNBTS, pihak Balai Besar TNBTS menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
Selain itu, aturan ini juga telah diterapkan sejak 2019 melalui SOP pendakian Gunung Semeru.
Kemenhut memastikan pengawasan di kawasan TNBTS akan terus diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Murianews, Lumajang – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melalui Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) memberikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai penemuan ladang ganja di kawasan konservasi.
Pihak TNBTS menegaskan, isu yang mengaitkan kejadian ini dengan pembatasan penggunaan drone serta rencana penutupan kawasan wisata adalah tidak akurat.
Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Satyawan Pudyatmoko mengatakan, ladang ganja ditemukan di kawasan TNBTS pada September 2024.
Lokasi tersebut berhasil diidentifikasi setelah dilakukan pengembangan kasus narkotika oleh Kepolisian Resor Lumajang.
Antara 18 hingga 21 September 2024, tim gabungan yang terdiri dari Balai Besar TNBTS, Kepolisian Resor Lumajang, TNI, serta perangkat Desa Argosari, Kecamatan Senduro melakukan operasi pencarian di Blok Pusung Duwur, Kecamatan Senduro dan Gucialit.
Dengan bantuan drone, tim menemukan ladang ganja yang tersembunyi di area bersemak lebat dan memiliki medan curam.
Seluruh ladang ganja yang ditemukan langsung dicabut dan dijadikan barang bukti oleh kepolisian, dengan bantuan petugas dari Balai Besar TNBTS, Polisi Hutan, Manggala Agni, serta warga setempat.
Hingga saat ini, Kepolisian Resor Lumajang telah menetapkan empat orang tersangka, yang seluruhnya merupakan warga Desa Argosari, Kecamatan Senduro. Para tersangka kini tengah menjalani proses hukum di Pengadilan Negeri Lumajang.
Pembatasan Dron...
Terkait isu yang menghubungkan kasus ini dengan pembatasan penggunaan drone dan rencana penutupan kawasan wisata TNBTS, pihak Balai Besar TNBTS menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.
Pembatasan penggunaan drone di kawasan konservasi telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu, aturan ini juga telah diterapkan sejak 2019 melalui SOP pendakian Gunung Semeru.
Kemenhut memastikan pengawasan di kawasan TNBTS akan terus diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
