Ini Enam Paket Bantuan Pemerintah yang Digelontor Mulai 5 Juni 2025

Murianews, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto berencana meluncurkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat Indonesia mulai 5 Juni 2025 mendatang.

Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berada di kisaran 5 persen.

Rencana tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian di bawah koordinasinya pada akhir pekan lalu.

”Stimulus ini diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua (2025). Jadi, momentum ini kita manfaatkan untuk membuat beberapa program. Nah, ini beberapa program yang disiapkan tentunya untuk mendorong pertumbuhan melalui apa yang bisa ditingkatkan melalui konsumsi,” jelas Airlangga dikutip dari Antara.

Berikut adalah daftar lengkap enam paket bantuan yang akan digelontorkan pemerintahan Prabowo:

1. Diskon Transportasi

Diskon ini akan berlaku untuk moda angkutan laut, kereta api, hingga pesawat terbang. Pemberian diskon ini direncanakan selama masa libur sekolah, yaitu pada Juni dan Juli 2025.

2. Potongan Tarif Tol

Program ini ditargetkan akan menyasar sekitar 110 juta pengendara di seluruh Indonesia.

Diskon listrik...

3. Diskon Tarif Listrik

Diskon tarif sebesar 50 persen dari tarif normal akan diberikan selama Juni hingga Juli 2025. Bantuan ini diperuntukkan bagi 79,3 juta rumah tangga dengan daya listrik di bawah 1.300 VA.

4. Tambahan Alokasi Bantuan Sosial

Penambahan bantuan akan diberikan dalam bentuk kartu sembako dan bantuan pangan bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

5. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Bantuan ini serupa dengan yang pernah disalurkan pada masa pandemi Covid-19, ditujukan bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. Meski demikian, Menko Airlangga menyebutkan bahwa besarannya akan lebih kecil dari BSU Rp600 ribu yang pernah diberikan pada tahun 2022.

6. Diskon Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Bantuan ini akan diberikan khusus bagi buruh di sektor padat karya.