Miris, 28 Juta Warga Indonesia Masih Kesulitan Akses Air Bersih

Murianews, Jakarta – Sekitar 28 juta warga Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam mengakses air bersih setiap hari.

Angka ini diungkapkan oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Ayodhia G. L. Kalake, dalam webinar nasional memperingati Hari Air Dunia ke-33 tahun 2025, Senin (16/06/2025).

”Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), hingga Maret 2025 sekitar 28 juta warga Indonesia masih harus mendapatkan perhatian dalam akses air bersih setiap hari,” kata Ayodhia dikutip dari Kompas.com, Senin (16/6/2025).

Ayodhia juga menyoroti tantangan global terkait krisis air bersih dan sanitasi.

Berdasarkan laporan United Nations World Water Development Report 2024, sebanyak 2,2 miliar orang di dunia belum memiliki akses terhadap air minum yang aman, dan 3,5 miliar orang hidup tanpa sanitasi layak.

”Sejak tahun 2000, lebih dari 1.600 konflik terjadi karena air. Tentunya ini juga harus menjadi perhatian bersama, termasuk di Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ayodhia menekankan bahwa 80 persen pasokan air di Indonesia digunakan untuk sektor pertanian. Namun, di sisi lain, lebih dari 50 persen sumber daya air nasional telah terancam pencemaran.

Ia menilai kondisi ini sebagai ancaman serius terhadap keberlanjutan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Percepatan Sambungan...

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang bertujuan mempercepat akses sambungan air minum dan sanitasi, dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.

Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi), Arief Wisnu Cahyono, menyebut realisasi anggaran sangat jauh dari yang direncanakan. Sehingga target penambahan 3 juta sambungan rumah (SR) sulit tercapai.

”Kami sangat menyesalkan bahwa Inpres 1/2024 belum bisa terealisasi dengan baik. Dari rencana awal Rp 17 triliun, sempat turun menjadi Rp 6 triliun, dan akhirnya yang benar-benar terealisasi hanya Rp 600 miliar,” ujarnya.