”Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelas Ipul.
Ia berharap masyarakat dapat memahami jika terjadi keterlambatan penyaluran bansos selama masa transisi dan penyesuaian ini.
Murianews, Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan, sebanyak 1,9 juta data penerima bantuan sosial (bansos) telah dikoreksi dalam proses penyaluran bansos terbaru.
Penyesuaian ini berpotensi menyebabkan sebagian penerima bansos pada triwulan sebelumnya tidak lagi menerima bantuan di periode ini.
”Kita lakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, sebagian besar ya masih menerima bansos. Tapi, sebagian lagi sekitar 1,9 juta itu terkoreksi,” ujar Gus Ipul usai acara di Pusat Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kemensos, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (5/7/2025).
Gus Ipul menjelaskan, dalam penyaluran bansos triwulan kedua ini, ada penerima yang sebelumnya mendapatkan bantuan pada triwulan pertama, namun kini tidak lagi tercatat sebagai penerima.
Ia pun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang mungkin tidak lagi menerima bansos.
”Maka itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin tidak menerima bansos lagi, saya ingin sampaikan mohon maaf. Ini bukan maunya Menteri, bukan maunya Kementerian Sosial, tapi ini adalah memang sesuai data yang diberikan kepada kami,” lanjutnya.
Mensos Ipul menegaskan, tujuan utama koreksi data ini adalah untuk memastikan bansos tersalurkan secara tepat sasaran, yakni kepada mereka yang benar-benar berhak.
Perubahan data ini merupakan hasil pencocokan berkala antara data di lapangan dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dilakukan oleh pemerintah.
Penyesuaian data...
Selain penyesuaian data, Kemensos juga tengah mengevaluasi mekanisme penyaluran bansos. Beberapa bantuan yang sebelumnya disalurkan melalui PT Pos Indonesia kini dialihkan ke sistem Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui rekening kolektif di bank.
”Selama ini, hampir 5 juta keluarga penerima manfaat yang kita salurkan lewat PT Pos. Hasil data terbaru, setelah dikoreksi, ternyata sebagian besar itu seharusnya cukup lewat Himbara,” jelas Ipul.
Ia berharap masyarakat dapat memahami jika terjadi keterlambatan penyaluran bansos selama masa transisi dan penyesuaian ini.
