Wamenko Polkam Pastikan WNI di Thailand dan Kamboja Aman

Murianews, Jakarta – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Lodewijk Freidrich Paulus, memastikan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.

”Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” kata Lodewijk dikutip dari Antara, Sabtu (26/7/2025).

Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah hutan perbatasan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.

Meskipun demikian, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, juga telah menerima konfirmasi langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn, bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban konflik.

”Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” terangnya.

KBRI Phnom Penh mencatat adanya WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, berdasarkan aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh. Namun, jumlah pasti WNI di provinsi tersebut belum diketahui.

Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam perjalanan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

Ekskalasi konflik...

Dalam pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh, Sokhonn juga menyampaikan kronologis eskalasi konflik sejak bentrok senjata pertama kali terjadi pada 28 Mei yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal.

Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai, berdasarkan hukum internasional, dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan Thailand.