Kemenhut Bakal Cabut 20 Izin PBPH Seluas 750 Ribu Hektare
Cholis Anwar
Jumat, 5 Desember 2025 12:54:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Jakarta – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) akan mencabut kembali 20 izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang berkinerja buruk. Pencabutan ini mencakup total area seluas sekitar 750 ribu hektare (ha) di seluruh Indonesia.
Pencabutan ini juga akan menyasar area yang berada di wilayah terdampak banjir di Sumatera (Aceh, Sumut, dan Sumbar).
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengatakan rencana ini telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Kemenhut telah mencabut 18 PBPH seluas 526.144 ha pada Februari 2025.
”Kementerian Kehutanan, atas persetujuan Bapak Presiden akan kembali mencabut izin sekitar 20 PBPH berkinerja buruk seluas kurang lebih 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk pada tiga provinsi terdampak banjir,” tutur Raja Juli Antoni dikutip dari Antara, Jumat (5/12/2025).
Selain pencabutan, Menhut juga mengumumkan akan melakukan moratorium izin baru PBPH di Hutan Alam dan Hutan Tanaman untuk sementara waktu.
Terkait dengan banyaknya temuan kayu gelondongan yang terseret banjir dan longsor di wilayah Sumatera, Menhut menyebut akan melakukan investigasi dan evaluasi mendalam. Kemenhut juga telah bekerja sama dengan Polri untuk penegakan hukum terkait temuan tersebut.
Raja Antoni menjelaskan bahwa Kemenhut sudah memiliki data awal berdasarkan pemindaian drone di sejumlah titik terdampak.
Selain itu, Kemenhut memanfaatkan perangkat lunak Alat Identifikasi Kayu Otomatis (AIKO) untuk mengidentifikasi jenis kayu gelondongan yang terseret banjir.
”Keingintahuan publik tentang asal-usul material kayu itu sudah kami respons. Kami memiliki data awal dari penerbangan drone di daerah terdampak, dan memanfaatkan perangkat lunak AIKO untuk mengetahui jenis kayunya dan merekonstruksi asal-muasal kayu tersebut,” jelas Raja Juli Antoni.
