Menkes: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Hanya Sasar Kelas Menengah Atas

Murianews, Jakarta – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin memastikan rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tidak akan membebani masyarakat miskin.

Menurut Menkes, penyesuaian tarif ini merupakan langkah struktural untuk mengatasi defisit anggaran yang terus membayangi kas jaminan kesehatan nasional.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (25/2/2026), Menkes menjelaskan masyarakat yang berada pada kelompok Desil 1-5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) tetap aman karena iurannya ditanggung penuh oleh negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).

”Kenaikan resmi BPJS tidak ada pengaruhnya sama sekali kepada masyarakat miskin, karena mereka dibayari oleh pemerintah,” tegas Budi Gunadi.

Menkes mengungkapkan bahwa saat ini BPJS Kesehatan diprediksi mengalami defisit antara Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun.

Meski pemerintah telah mengalokasikan bantuan sebesar Rp 20 triliun, defisit tahunan diperkirakan akan terus terjadi jika tidak ada perubahan kebijakan.

Kondisi keuangan ini, lanjut Menkes, berdampak langsung pada kelancaran operasional fasilitas kesehatan.

”Itu akan terasa dengan penundaan pembayaran ke rumah sakit-rumah sakit. Jadi, rumah sakit mengalami kesulitan untuk operasionalnya. Itu sebabnya harus ada perubahan yang struktural,” jelasnya.

Asuransi sosial...

Menkes menganalogikan BPJS Kesehatan sebagai asuransi sosial yang menganut prinsip gotong royong, di mana kelompok mampu mensubsidi kelompok yang kurang mampu.

Ia pun menyinggung besaran iuran Rp 42.000 per bulan yang dinilai masih terjangkau bagi kelas menengah atas.

”Menengah ke atas, kaya wartawan, Rp 42.000 sebulan harusnya bisa deh. Yah, yang laki-laki beli rokok kan lebih dari itu,” seloroh Menkes.