Soal Wacana War Tiket Haji, Amphuri Wanti-Wanti Hal Ini

Murianews, Jakarta – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menilai wacana penerapan mekanisme war tiket haji perlu dikaji secara mendalam dan komprehensif.  

Sebagai salah satu alternatif solusi mengatasi antrean haji, war tiket justru bisa menjadi masalah baru.

Sekjen Amphuri, Zaky Zakaria mengatakan, setiap kebijakan publik yang menyangkut ibadah jutaan orang harus tetap bersandar pada prinsip kemaslahatan umat.

”Kami mendukung ikhtiar pemerintah. Namun, kebijakan ini perlu dikaji mendalam agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum,” ujar Zaky di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Konsep war tiket haji secara umum mengacu pada mekanisme kompetitif siapa cepat, dia dapat. Dalam skema ini, pemerintah menetapkan program dan harga paket, lalu jemaah yang memenuhi kualifikasi bisa langsung mendaftar secara berebutan.

Zaky memandang gagasan ini sebagai bentuk ijtihad kebijakan dalam mengelola kompleksitas haji.

Namun, ia mengingatkan agar implementasinya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 yang menekankan pelayanan yang adil dan berkeadaban.

Amphuri memberikan sejumlah catatan kritis, terutama terkait risiko hilangnya rasa keadilan bagi jutaan calon jemaah yang sudah mengantre hingga puluhan tahun.

BPKH...

Skema ini juga dikhawatirkan akan menyulitkan kelompok masyarakat kurang mampu dan memicu gejolak sosial.

Dari sisi finansial, perubahan sistem ini akan berdampak langsung pada dana kelolaan haji di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang kini mencapai sekitar Rp 170 triliun. Zaky turut meluruskan anggapan BPKH adalah penyebab antrean panjang.

”Antrean panjang sudah muncul sejak periode 2009–2013, bahkan sistem setoran awal dimulai sejak 1999. Sementara BPKH baru berjalan efektif pada 2017. Jadi, persoalan ini bersifat struktural seperti keterbatasan kuota global dan tingginya minat masyarakat,” jelasnya.

Sebagai jalan tengah, Amphuri mengusulkan beberapa langkah yang bisa diambil pemerintah ketimbang melakukan perubahan sistem secara total, antara lain pemanfaatan sisa kuota tahunan sebagai proyek percontohan (pilot project).

Selain itu bisa mengusulkan penggunaan kuota tambahan khusus untuk skema kompetitif.

”Wacana ini patut diapresiasi, namun implementasinya harus hati-hati, berbasis data, dan membutuhkan penyesuaian pada Undang-Undang Haji agar tidak mengabaikan keberlanjutan sistem yang sudah ada,” pungkas Zaky.