Pemprov Jatim Mulai Batasi Penggunaan Gadget di SMA hingga SLB

Murianews, Jakarta – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) resmi memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan gawai (gadget) bagi siswa maupun guru di tingkat SMA, SMK, dan SLB.

Aturan yang mulai berlaku efektif sejak Senin, 13 April 2026 ini, bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman, sehat, dan berorientasi pada penguatan karakter.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan, langkah ini diambil untuk meminimalisir dampak negatif teknologi digital yang tidak terkontrol, seperti ketergantungan digital, perundungan daring (cyberbullying), hingga penurunan daya pikir kritis siswa.

”Pemanfaatan gadget perlu diatur untuk menjamin proses pembelajaran tetap berjalan sehat dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik,” ujar Khofifah dikutip dari Antara, Selasa (14/4/2026).

Dalam teknis penerapannya, murid tetap diperbolehkan membawa telepon genggam ke sekolah sebagai sarana komunikasi dengan orang tua. Namun, penggunaan di dalam kelas sangat dibatasi dan wajib berada di bawah pengawasan guru.

Penggunaan gawai hanya diizinkan untuk aktivitas pendidikan yang terencana, seperti mengakses sumber belajar digital, mengikuti kuis atau asesmen berbasis daring, praktik pembelajaran multimedia, pengumpulan tugas secara digital.

Di luar kepentingan tersebut, penggunaan gawai selama jam pelajaran berlangsung tegas dilarang. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan konsentrasi siswa serta mendorong interaksi sosial secara langsung di lingkungan sekolah.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh menteri mengenai pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (AI) dalam pendidikan.

Menkomdigi...

Selain itu, aturan ini merujuk pada Peraturan Menkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 dan PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perlindungan Anak (PP Tunas).

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jatim, Aries Agung Paewai, mengungkapkan bahwa sebelum diterapkan secara luas, kebijakan ini telah melalui tahap uji coba di beberapa sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Turen, Kabupaten Malang.

”Kami akan melakukan pengawasan serta evaluasi secara berkala di setiap satuan pendidikan untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dalam menjaga keseimbangan aktivitas digital dan nondigital siswa,” pungkas Aries.