Siasati Pertamax Naik, Pemkab Cianjur Batasi Pemakaian Mobil Dinas

Murianews, Cianjur – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Provinsi Jawa Barat, menyiapkan sejumlah langkah taktis efisiensi operasional menyusul kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax.

Salah satu kebijakan yang diambil adalah memperketat dan mengurangi penggunaan kendaraan dinas di lapangan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Cianjur, Ahmad Rifai mengatakan, lonjakan harga BBM nonsubsidi dari pemerintah pusat tersebut harus disikapi bersama secara bijak melalui penghematan anggaran. Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta menekan pemakaian kendaraan operasional yang dinilai kurang mendesak.

”Kami mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemkab Cianjur dan masyarakat menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat, termasuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan dinas hanya untuk keperluan mendesak,” ungkap Rifai di Cianjur, Kamis (11/6/2026).

Rifai mengarahkan para ASN di lingkungan dinas untuk menggunakan kendaraan pribadi maupun dinas hanya untuk skala prioritas tinggi.

Langkah ini dipandang penting guna menekan angka pengeluaran operasional kerja bulanan, terlebih saat ini biaya BBM untuk kendaraan dinas melekat pada tanggungan pribadi masing-masing pegawai.

Guna memastikan penghematan berjalan optimal, Pemkab Cianjur juga menginstruksikan agar kendaraan operasional yang sedang tidak digunakan wajib diparkir di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Cianjur.

Selain sektor transportasi, pos anggaran belanja operasional rutin lainnya ikut terkena pemangkasan. Otoritas daerah akan mengurangi alokasi anggaran untuk kegiatan makan minum rapat serta biaya perjalanan dinas guna menyesuaikan diri dengan kondisi lonjakan harga energi saat ini.

Pelayanan Publik...

Meski mengetatkan ikat pinggang pada pos administrasi, Rifai mengakui ada beberapa sektor pelayanan publik yang tidak bisa dikurangi intensitasnya. Operasional alat berat serta armada truk pengangkut sampah milik dinas terkait tetap dituntut untuk beroperasi penuh setiap hari guna melayani masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai cukup memberatkan keuangan dinas terkait, sehingga manajemen keuangan daerah tengah mengevaluasi draf skema pembiayaan untuk memberikan suntikan dana tambahan.

”Kita akan melakukan berbagai evaluasi terkait berbagai langkah dalam menekan kenaikan biaya operasional di masing-masing dinas, karena ada sejumlah dinas yang biaya operasionalnya harus ditambah seiring kenaikan BBM non subsidi,” jelas Rifai.

Pemkab Cianjur menegaskan tidak dapat mengintervensi regulasi harga BBM yang ditetapkankan oleh pemerintah pusat.

Fokus utama jajaran pembuat kebijakan di daerah saat ini adalah mengunci stabilitas anggaran daerah agar beban pengeluaran APBD tidak membengkak secara berlebihan.

”Kita tidak dapat berbuat banyak karena kenaikan BBM nonsubsidi sudah diberlakukan pemerintah pusat, kami didaerah harus melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran terutama operasional,” pungkasnya.