Program MBG Boros Rp 1 T Per Bulan, Opsi Penutupan SPPG Digodok

Murianews, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) bergerak cepat melakukan penataan ulang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil menyusul temuan membengkaknya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, program MBG awalnya hanya menargetkan pembangunan hingga 21.000 titik SPPG.

Namun, data terbaru menunjukkan jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh 27.877 titik, alias surplus 6.877 titik.

Zulhas mengungkap, kelebihan kuota ini disinyalir terjadi akibat adanya praktik culas.

”Terjadi jual-beli titik (SPPG) yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Nah, ada membengkak 6.877 titik,” terang Zulhas dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).

Masalahnya, jumlah dapur MBG yang kebablasan dari target awal ini membuat alokasi anggaran belanja negara menjadi tidak efisien.

Zulhas memberikan simulasi hitungan, dengan pemberian dana insentif sebesar Rp 6 juta per hari untuk tiap-tiap dapur MBG, pemerintah otomatis mengalami kebocoran anggaran hingga mencapai Rp 1 triliun per bulan.

”Berarti kalau satu tahun berapa itu? Rp 12 triliun. Ini yang perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” tegasnya.

SK BGN...

Kondisi serupa juga terdeteksi di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Dari plafon awal yang dipatok hanya 2.000 titik, kini jumlahnya melambung menjadi 8.617 titik.

Ironisnya, sebanyak 6.138 titik di antaranya bahkan sudah telanjur mengantongi Surat Keputusan (SK) resmi dari BGN.

Guna menyelamatkan sirkulasi keuangan negara, BGN bersama kementerian terkait menargetkan proses restrukturisasi program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini akan rampung dalam kurun waktu satu bulan ke depan.

Sementara Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, membenarkan pemerintah tengah membuka opsi penutupan bagi operasional SPPG yang berlebih demi menekan pembengkakan dana insentif Rp 6 juta tersebut.

Kendati demikian, pihak Istana belum bisa memberikan keputusan final dan masih menginventarisasi kondisi riil di seluruh wilayah.

”Ya pasti salah satunya arahnya ke sana (tutup SPPG yang berlebih), tapi kan kita belum bisa hari ini mengatakan ditutup atau tidak. Namanya sedang ditata kan dilihat, diinventarisir kondisinya seperti apa,” kata Prasetyo.