Korupsi Motor Listrik BGN, Kejagung Ungkap Siasat Culas Andri Mulyono

Murianews, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) membongkar fakta mengejutkan di balik skandal korupsi Badan Gizi Nasional (BGN).

Perusahaan milik tersangka Andri Mulyono, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT), diketahui sukses memenangkan tender raksasa pengadaan sepeda motor listrik operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), meskipun tidak memiliki fasilitas diler maupun bengkel aktif.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan, perusahaan tersebut sejak awal tidak memenuhi kualifikasi dan persyaratan teknis yang berlaku.

”PT YAT belum memiliki diler atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan, dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai,” beber Syarief dalam konferensi pers resmi di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan hasil penyidikan tim korps adhyaksa, Andri Mulyono menempuh jalur culas agar perusahaannya yang tidak layak tersebut bisa lolos menjadi vendor resmi.

Ia bersekongkol dengan tersangka lain yang berinisial AA untuk mengakuisisi perusahaan lain bernama PT ASE.

Langkah akuisisi korporasi ini sengaja dirancang untuk memanipulasi rekam jejak sekaligus mempermudah kelolosan administrasi dalam memenangkan proyek di tubuh instansi pengelola MBG tersebut.

Tidak hanya mengunci kesepakatan akuisisi, Andri juga terdeteksi melakukan lobi-lobi intensif di balik layar dengan sejumlah oknum penentu kebijakan proyek.

”Dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan,” tambah Syarief.

Mark up...

Setelah berhasil mengamankan posisi sebagai vendor, Andri Mulyono melancarkan aksi berikutnya dengan melakukan penggelembungan nilai harga barang alias mark up massal pada setiap unit armada motor listrik merek ”Emmo” yang disetorkan.

Aksi melawan hukum ini sengaja dilakukan demi mendongkrak harga setinggi mungkin agar nilai kontraknya bisa mendekati batas pagu anggaran yang telah disediakan oleh negara.

Adapun total plafon anggaran untuk pengadaan motor listrik di BGN ini menyentuh angka fantastis, yakni Rp 1,1 triliun.