Relokasi Warga Terdampak Bencana, Sumbar Siapkan Lahan 3,8 Ha
Dani Agus
Selasa, 18 Juni 2024 21:45:00
Apresiasi Pembaca
Kirimkan apresiasi Anda untuk mendukung jurnalisme bersih dan profesional Murianews.com
Syarat dan Ketentuan
Definisi Apresiasi Pembaca adalah fitur dukungan dari pembaca kepada Murianews.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
Murianews.com tidak berkewajiban memberikan balasan atas kontribusi, namun kami menghargai setiap dukungan yang diberikan.
Murianews, Tanah Datar – Erupsi Gunung Marapi dan bencana banjir bandang di Sumatera Barat beberapa waktu lalu mengakibatkan banyak warga kehilangan tempat tinggal karena rumahnya rusak berat.
Terkait kondisi ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan lahan seluas 3,8 hektare (ha) sebagai tempat relokasi bagi warga Kabupaten Tanah Datar yang rumahnya rusak berat atau berada dalam zona merah aliran lahar hujan Gunung Marapi.
”Lahan ini merupakan aset Pemprov Sumbar yang akan kita serahkan pada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan banjir bandang di Kabupaten Tanah Datar,” kata Gubernur Sumbar Mahyeldi di Batusangkar, Selasa (18/6/2024), dilansir dari Antara.
Hal itu disampaikan usai meninjau kondisi lahan yang akan dijadikan tempat relokasi di Nagari Rambatan, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Mahyeldi lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan Balai Benih Induk (BBI) Palawija yang saat ini masih difungsikan oleh Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Sumbar.
Data terakhir, kata Mahyeldi, sebanyak 58 kepala keluarga (KK) yang terkena bencana di Tanah Datar akan direlokasi ke lokasi tersebut.
”Bagi mereka nanti juga akan disiapkan fasilitas penunjang seperti sarana rumah ibadah dan fasilitas lain,” katanya.
Menurut Mahyeldi, setelah lahan untuk relokasi tersedia, maka untuk pembangunan rumah dan fasilitas akan menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.
”Ada proses yang harus dilewati, tapi prinsipnya lahan sudah siap dan kita segera koordinasikan dengan pemerintah pusat untuk pembangunan rumah untuk warga terdampak bencana ini,” pungkasnya.
