Ratusan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Rembang Dibekali Pelatihan

Murianews, Rembang – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mulai menggelar pelatihan bagi petugas Sensus Ekonomi 2026. Pelatihan petugas Sensus Ekonomi 2026 itu dibuka Bupati Rembang Harno, Selasa (2/6/2026).

Kepala BPS Kabupaten Rembang Jubaedi menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai standar operasional prosedur (SOP), metodologi, konsep, serta definisi yang digunakan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Jubaedi menerangkan, sebelum mengikuti pelatihan tatap muka, seluruh peserta telah menjalani pembelajaran mandiri melalui metode Massive Open Online Course (MOOC).

Mereka juga diwajibkan mengikuti evaluasi awal dan memenuhi nilai ambang batas (passing grade) yang telah ditetapkan. Menurutnya, pelatihan selama tiga hari diikuti ratusan petugas yang dibagi ke dalam beberapa kelas.

Peserta akan mendapatkan materi mengenai metodologi sensus, tata cara pengisian kuesioner, simulasi wawancara melalui role playing bersama pelaku usaha, hingga pelatihan penggunaan aplikasi pendataan berbasis telepon seluler.

”Pelatihan ini kami desain secara penuh selama tiga hari agar seluruh materi dapat terserap dengan baik. Harapannya, setelah pelatihan selesai, seluruh petugas siap melaksanakan pendataan secara profesional dan menghasilkan data ekonomi yang berkualitas,” ujarnya, dilansir dari laman Pemkab Rembang.

Sementara itu, Bupati Rembang Harno menegaskan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan ekonomi Indonesia.

Karena itu, ia menilai kualitas data yang dihasilkan sangat ditentukan oleh kemampuan, ketelitian, dan integritas petugas saat melakukan pendataan di lapangan.

Menjaga Profesionalisme... 

”Pemerintah berupaya menghadirkan data yang lengkap, akurat, dan terpercaya sebagai dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang tepat sasaran. Kuncinya ada di petugas. Apabila data yang dikumpulkan valid, maka program-program pemerintah bisa berjalan dengan benar dan tepat sasaran,” ujar Harno.

Menurutnya, hasil sensus nantinya akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan berbagai program pembangunan. Mulai dari pemberdayaan usaha, peningkatan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga penciptaan lapangan kerja.

Data yang terkumpul juga akan membantu pemerintah memetakan kondisi perekonomian daerah secara lebih rinci.

Harno meminta seluruh peserta mengikuti pelatihan dengan serius agar memahami metode dan teknis pendataan yang telah disusun oleh BPS.'

Selain penguasaan materi, petugas juga diminta menjaga profesionalisme, objektivitas, dan etika saat berinteraksi dengan masyarakat maupun pelaku usaha. 

“Laksanakan pendataan dengan jujur, objektif, dan penuh tanggung jawab. Bangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar proses pengumpulan data berjalan lancar dan menghasilkan informasi yang berkualitas,” tegasnya.