Pilkada Jepara, Beberapa Nama Sudah Konsultasi dengan KPU

Murianews, Jepara – Konstelasi politik dalam gelaran Pilkada Jepara, Jawa Tengah mulai terasa. Hal itu bisa dilihat misalnya, terdapat beberapa orang yang telah berkonsultasi terkait pencalonan bupati kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jepara.

Ketua KPU Kabupaten Jepara, Ris Andy Kusuma mengungkapkan, sejumlah nama sudah mulai berkonsultasi dengannya terkait persyaratan pencalonan. Baik calon perseorangan maupun calon yang diusung partai politik. Hanya saja dia belum mengungkapkan nama atau tokoh yang dia maksud.

”Sudah ada beberapa nama (konsultasi) tanya syarat calon perseorangan. Anggota dewan juga ada yang berkonsultasi, apakah kalau nanti maju (calon) Pilkada harus mundur atau tidak,” ujar Ris Andy, Kamis (29/2/2024).

Pihaknya menyampaikan, tahapan pencalonan perseorangan akan dimulai lebih awal. KPU Kabupaten Jepara akan mulai menerima pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan pada 5 Mei 2024. Sementara, pendaftaran pasangan calon mulai 27 Agustus hingga 29 Agustus 2024.

”Untuk syarat dukungan calon perseorangan berupa salinan KTP (kartu tanda penduduk) minimal 7,5 persen dari DPT (daftar pemilih tetap) atau sekitar 68.000 yang tersebar di 50 persen jumlah kecamatan,” terang Ris Andy.

Saat ini tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan di KPU Kabupaten Jepara, yaitu pendaftaran pemantau pemilihan. Tahapan berikutnya pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Tahapan tersebut akan dimulai pada 17 April 2024.

Sementara untuk anggaran Pilkada Jepara, sebut Ris Andy, dari rencana anggaran sebesar Rp 46 miliar, saat ini sudah dicairkan sebesar Rp 18 miliar. Anggaran ini sendiri bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara.

”Yang sudah diterima 40 persen. Sisanya nanti di bulan ke lima (Mei 2024). Total anggarannya Rp 46 miliar,” sebut Ris Andy.

Diketahui, dalam Pilkada 2024 nanti telah disiapkan anggaran Rp 58,3 miliar. Rinciannya, untuk KPU sebesar Rp 46,4 miliar, Bawaslu Rp 7 miliar, pengamanan Polres Rp 3,5 miliar dan pengamanan Kodim Rp 1,4 miliar.

Editor: Cholis Anwar