Dewan Pengupahan Usulkan UMK Jepara 2025 Naik 6,5 Persen

Murianews, Jepara – Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah selesai membahas kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2025, Jumat (6/12/2024). Hasilnya, UMK Jepara diusulkan naik sebesar 6,5 persen.

Ketua Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Edy Sujatmiko menyampaikan, keputusan dalam rapat tersebut menggunakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum 2025. Rumusnya adalah UMK tahun 2024 ditambah dengan 6,5 persen.

Jika menggunakan rumus tersebut, maka rinciannya adalah UMK 2024 senilai Rp 2.450.915 ditambah 6,5 persen. Hasilnya Rp 2.610.224 atau naik sebesar Rp 159.309 dari tahun 2024.

Edy menyampaikan, dalam rapat tersebut sempat terjadi dinamika. Salah satu serikat buruh sempat mengusulkan agar 6,5 persen itu ditambah faktor inflasi.

Namun, Edy menawarkan konsep beberapa usulan dari Pemkab Jepara kepada Gubernur Jawa Tengah tahun lalu. Yaitu mencantumkan seluruh usulan unsur dewan pengupahan dalam berita acara tersebut.

”Awalnya pihak buruh sepakat seperti itu, tapi pihak Apindo tidak mau. Sehingga tadi divoting. Akhirnya yang menang sesuai dengan Permenaker tersebut,” jelas Edy kepada Murianews.com.

Akhirnya, lanjut Edy, angka Rp 2.610.224 tersebut diserahkan kepada Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta. Nantinya berita acara tersebut akan dikirimkan kepada gubernur Jawa Tengah, maksimal 18 Desember 2024.

Terpaksa menerima...

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Konsulat Cabang Federasi Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jepara Raya, Yopi Priambudi mengaku terpaksa menerima. Karena itu sudah menjadi keputusan bersama sesuai dengan voting dan mekanisme di dewan pengupahan.

”Menurut saya itu sudak fiks dan disahkan. Karena dewan pengupahan menggunakan Permenaker yang kenaikannya 6,5 persen tersebut. Sesuai dengan statemen Presiden Prabowo,” kata Yopi.

Kendati begitu, Yopi menilai bahwa penerapan angka 6,5 persen yang dipukul rata di seluruh daerah tidaklah fair. Sebab disparitas antar daerah tidaklah sama.

”Kalau Jawa Tengah dibandingkan dengan Jawa Barat atau Jawa Timur misalnya, tentu tidak bisa disamakan. Karena disparitasnya berbeda. Mungkin ke depan pemerintah harus mengkaji lagi soal angka 6,5 persen ini,” imbuh Yopi.

Editor: Supriyadi