Syamsul menilai, berdasarkan KBLI tersebut, maka UMSK akan menyasar ke perusahaan tekstil rumahan. Seperti Tenun Troso. Di mana Tenun Troso selama ini menjadi andalan usaha tekstil masyarakat setempat.
Sehingga menurutnya, risiko terbesar penetapan UMSK tersebut adalah sektor industri rumahan. Seperti Tenun Troso dan industri rumahan lainnya.
”Itulah kenapa Apindo tidak ikut tanda tangan dalam sidang dewan pengupahan itu,” jelas Syamsul.
Dia menyontohkan, ada salah satu pengusaha mebel besar di Jepara yang sangat terdampak oleh krisis global. Dampaknya langsung pada ketidakpastian order.
”Dengan UMK tahun sebelumnya saja sudah agak berat. Ini tambah naik lagi, ditambah lagi dengan UMSK. Itu yang dirasa teman-teman pengusaha sangat memberatkan,” kata Syamsul.
Murianews, Jepara – Dewan Pengupahan Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, telah merekomendasikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2025.
Sejumlah sektor industri usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk Tenun Troso, berpotensi kena aturan tersebut.
Dalam surat rekomendasi tersebut, penetapan besaran UMSK didasarkan pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).
Di sana terdapat KBLI 14111, yang mencakup industri pakaian jadi (konveksi) dari tekstil. Sektor ini angkanya 10 persen. Sehingga upah buruh per bulan sebesar Rp 2.871.246
Kelompok ini mencakup usaha pembuatan pakaian jadi (konveksi) dari tekstil/kain (tenun maupun rajutan) dengan cara memotong dan menjahit sehingga siap dipakai, seperti kemeja, celana, kebaya, blus, rok, baju bayi, pakaian tari dan pakaian olahraga.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indoensia (Apindo) Kabupaten Jepara, Ahmad Syamsul Anwar menilai keputusan tersebut merupakan kecerobohan pimpinan sedang dewan pengupahan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara.
Dia menilai, dewan pengupahan terlalu memaksakan diri memberlakukan UMSK tanpa berunding dulu dengan para pengusaha kecil.
”Inilah kecerobohan pimpinan sidang dewan pengupahan atau Pemkab Jepara. Karena belum ada kajian lebih dulu. Kami (dalam sidang dewan pengupahan) minta kajian dulu,” jelas Syamsul, Senin (16/12/2024).
UMSK juga berlaku untuk perusahaan rumahan...
Syamsul menilai, berdasarkan KBLI tersebut, maka UMSK akan menyasar ke perusahaan tekstil rumahan. Seperti Tenun Troso. Di mana Tenun Troso selama ini menjadi andalan usaha tekstil masyarakat setempat.
Sehingga menurutnya, risiko terbesar penetapan UMSK tersebut adalah sektor industri rumahan. Seperti Tenun Troso dan industri rumahan lainnya.
”Itulah kenapa Apindo tidak ikut tanda tangan dalam sidang dewan pengupahan itu,” jelas Syamsul.
Di sisi lain, Syamsul juga keberatan dengan kenaikan UMK sebesar 6,5 persen. Dunia usaha belum pulih sepenuhnya usai pandemi Covid-19.
Dia menyontohkan, ada salah satu pengusaha mebel besar di Jepara yang sangat terdampak oleh krisis global. Dampaknya langsung pada ketidakpastian order.
”Dengan UMK tahun sebelumnya saja sudah agak berat. Ini tambah naik lagi, ditambah lagi dengan UMSK. Itu yang dirasa teman-teman pengusaha sangat memberatkan,” kata Syamsul.
Editor: Supriyadi
