”Datanya mengacu DTSEN. Diutamakan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Nanti sekolahnya gratis sampai SMA,” jelas Edy.
Saat ini, kata Edy, DTSEN masih dilakukan perbaikan. Pihaknya sudah menurunkan petugas untuk melakukan Ground Checking. Data itu merupakan pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Sebagai informasi, saat ini masih ada sekitar 4.000 anak tidak sekolah (ATS). Mereka dari kalangan anak usia mulai 7-18 tahun.
Murianews, Jepara – Usulan sekolah rakyat yang disampaikan Pemkab Jepara, Jawa Tengah disebut telah klir. Pemkab pun telah menyiapkan lahan 10 hektare untuk pembangunannya.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Jepara, Edy Marwoto mengatakan, lahan tersebut berada di Kawasan Bumi Perkemahan Pakis Adhi, Kecamatan Pakisaji.
Edy menyebut, lahan tersebut telah siap. Meski begitu, untuk eksekusinya masih menunggu pemerintah pusat.
”Lahan sudah siap. Yang kami sediakan 10 hektare untuk sekolah rakyat. Proposal kami pada kementerian terkait sudah klir,” sebutnya, Jumat (25/4/2025).
Edy mengemukakan, sekolah rakyat yang dibangun di lahan itu nantinya dari tingkatan SD sampai SMA. Masing-masing tingkatan nantinya ada dua rombongan belajar yang setiap rombongannya berisi 25 siswa.
”Pemda (pemerintah daerah) hanya menyiapkan lahan. Nanti yang membangun semua pemerintah pusat,” ujar Edy.
Jika rencana pemerintah pusat berjalan baik, Edy menyatakan proses pembangunan atau kontruksinya mulai Oktober 2025 mendatang. Sedangkan aktivitas Sekolah Rakyat direncanakan mulai tahun depan.
Sekolah Rakyat...
Edy menjelaskan, calon siswa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat adalah masyarakat miskin dan rentan miskin. Sumbernya berasal dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
”Datanya mengacu DTSEN. Diutamakan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin. Nanti sekolahnya gratis sampai SMA,” jelas Edy.
Saat ini, kata Edy, DTSEN masih dilakukan perbaikan. Pihaknya sudah menurunkan petugas untuk melakukan Ground Checking. Data itu merupakan pengganti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Edy menambahkan, sosialisasi Sekolah Rakyat sampai saat ini belum dilakukan. Sebab prosesnya masih tahap persiapan.
Sebagai informasi, saat ini masih ada sekitar 4.000 anak tidak sekolah (ATS). Mereka dari kalangan anak usia mulai 7-18 tahun.
Editor: Zulkifli Fahmi
