”Dengan demikian diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, Wiwit juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), danlainnya.
Menurutnya perlu dilakukan. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.
Melihat sejumlah isu strategis yang dihadapi, Bupati secara khusus meninta kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegrasi, dan inovatif.
”Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk mencurahkan pikiran dan pangangan, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk memajukan daerah yang kita cintai dan demi kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya.
Murianews, Jepara – Bupati Jepara, Jawa Tengah (Jateng) Witiarso Utomo atau Wiwit terus menggaungkan misi Jepara Mulus. Namun di sisi lain, angannya tersebut terkendala anggaran yang terbatas.
Dalam agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara 2024-2029, di Pendapa Kartini, Selasa, (6/5/2025), Wiwit kembali meneguhkan janji kampanyenya itu.
Bupati memaparkan visi Jepara MULUS (Makmur, Unggul, Lestari, dan Religius) serta 5 misi. Yakni Mulus Birokrasinya, Mulus Pendidikan dan Kebudayaannya, Mulus Ekonominya, Mulus Kesehatannya, dan Mulus Infrastrukturnya.
Wiwit juga menyampaikan sejumlah program kerja yang telah dilaksanakan seperti Bupati Ngantor di Desa, Kartu Sarjana, Kartu Guru Sejahtera, dan sejumlah perbaikan di sektor infrastruktur.
”Kita berharap dapat terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Jepara,” kata Wiwit.
Kendati begitu, Wiwit mengungkapkan ihwal kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jepara dalam membiayai pembangunan daerah cukup terbatas.
Untuk itu dirinya telah memerintahkan untuk lebih memprioritaskan program landasan utama, dalam menyusun kebijakan pembangunan melalui APBD dalam lima tahun kedepan agar terus tumbuh.
Opsi alternatif...
”Dengan demikian diperlukan reformasi keuangan agar prudent, efektif, dan efisien melalui efisiensi belanja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, dan mendorong pemanfaatan pembiayaan dalam daerah untuk bisa mencapai target-target yang kami inginkan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Untuk itu, Wiwit juga membuka opsi melakukan alternatif pembiayaan pembangunan melalui berbagai skema yaitu pinjaman daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), danlainnya.
Menurutnya perlu dilakukan. Karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat beberapa amanat yang perlu dipedomani dalam menyusun anggaran daerah.
Melihat sejumlah isu strategis yang dihadapi, Bupati secara khusus meninta kepada seluruh perangkat daerah dan stake holder untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegrasi, dan inovatif.
”Untuk itu saya berharap kepada semua pihak untuk mencurahkan pikiran dan pangangan, bekerja keras dengan sekuat tenaga untuk memajukan daerah yang kita cintai dan demi kesejahteraan masyarakat Jepara,” pungkasnya.
Editor: Anggara Jiwandhana
