Untuk itu, warga Pulau Parang menginginkan agar pemerintah bisa menyediakan kapal atau ambulan laut. Ambulan laut itu diharapkan bisa membantu warga Pulau Parang ketika menghadapi situasi genting, seperti ketika sakit atau akan melahirkan.
“Kalau disetujui kapal ambulan itu dibuat di sini agar spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan,” harapnya.
Sebelumnya, pada awal Februari 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Jateng pernah memberikan ambulan laut. Namun spesifikasinya tak cocok untuk wilayah itu, sehingga fungsinya menjadi tidak maksimal.
Saat itu, kapal yang diberikan hanya memiliki panjang 10,2 meter dan lebar 3 meter. Dinding kapal yang terlalu tinggi mengakibatkan mudah terombang-ambing angin. Selain itu Kapal Ambulan ini hanya dibekali satu mesin.
Dengan spesifikasi ambulans laut seperti itu perjalanan menjadi lebih lama. Dari Pulau Karimunjawa ke Pulau Parang misalnya, waktu tempuh selama empat jam. Lalu, jika dari Pulau Karimunjawa ke Jepara, perjalanannya bisa mencapai 12 jam lebih.
Bupati Jepara Witiarso Utomo merespon keluhan masyarakat terkait fasilitas kesehatan itu. Wiwit berencana membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pulau Parang. Hanya saja, Pustu itu bisa dibangun jika lahannya milik pemerintah daerah. Pihaknya meminta Pemdes Parang dibantu kalangan ibu-ibu untuk mengawal pengadaan tanah untuk pustu tersebut.
“Bangun pustu cukup 500 meter persegi. Harga tanahnya yang terjangkau saja Rp50 ribu per meter agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Murianews, Jepara - Hidup di pulau terpencil membuat warga Desa Parang, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng) menghadapi banyak batasan. Dalam urusan kesehatan misalnya, kerap kali ibu hamil warga Pulau Parang melahirkan di tengah laut.
Realitas itu diungkapkan oleh Yunia Fatmasari, warga Pulau Parang, Karimunjawa. Menurutnya, Laut merupakan satu-satunya jalur transportasi yang bisa dilalui warga untuk keluar dari pulau Parang.
Fatma bercerita, setiap kali warga Pulau Parang sakit atau hendak melahirkan, layanan kesehatan terdekat adalah Puskesmas Karimunjawa. Dengan menaiki kapal nelayan, warga harus menempuh perjalanan laut selama dua jam.
Jika Puskesmas tak sanggup menangani, mau tidak mau harus dilarikan ke Jepara. Bila tak menggunakan kapal nelayan, warga hanya bisa mengandalkan kapal penyeberangan. Baik kapal Siginjai dengan jarak tempuh sekitar 4,5 jam, atau kapal cepat dengan jarak sekitar 2,5 jam.
Karena jarak tempuh yang jauh itu, kata Fatma, tak jarang ada ibu hamil dari Pulau Parang ada yang terpaksa melahirkan di tengah laut. Situasi ini telah banyak terjadi, karena memang harus menempuh perjalanan jauh.
“Warga sakit keras atau ibu melahirkan malah (terkadang) belum mendapatkan perawatan intensif. Bahkan malah ada yang meninggal atau melahirkan di tengah laut,” ungkap Fatma saat Bupati Jepara Witiarso Utomo berkunjung ke Pulau Parang, Jumat (9/5/2025).
Butuh Ambulan Laut...
Untuk itu, warga Pulau Parang menginginkan agar pemerintah bisa menyediakan kapal atau ambulan laut. Ambulan laut itu diharapkan bisa membantu warga Pulau Parang ketika menghadapi situasi genting, seperti ketika sakit atau akan melahirkan.
“Kalau disetujui kapal ambulan itu dibuat di sini agar spesifikasinya sesuai dengan kebutuhan,” harapnya.
Sebelumnya, pada awal Februari 2023 lalu, Pemerintah Provinsi Jateng pernah memberikan ambulan laut. Namun spesifikasinya tak cocok untuk wilayah itu, sehingga fungsinya menjadi tidak maksimal.
Saat itu, kapal yang diberikan hanya memiliki panjang 10,2 meter dan lebar 3 meter. Dinding kapal yang terlalu tinggi mengakibatkan mudah terombang-ambing angin. Selain itu Kapal Ambulan ini hanya dibekali satu mesin.
Dengan spesifikasi ambulans laut seperti itu perjalanan menjadi lebih lama. Dari Pulau Karimunjawa ke Pulau Parang misalnya, waktu tempuh selama empat jam. Lalu, jika dari Pulau Karimunjawa ke Jepara, perjalanannya bisa mencapai 12 jam lebih.
Bupati Jepara Witiarso Utomo merespon keluhan masyarakat terkait fasilitas kesehatan itu. Wiwit berencana membangun Puskesmas Pembantu (Pustu) di Pulau Parang. Hanya saja, Pustu itu bisa dibangun jika lahannya milik pemerintah daerah. Pihaknya meminta Pemdes Parang dibantu kalangan ibu-ibu untuk mengawal pengadaan tanah untuk pustu tersebut.
“Bangun pustu cukup 500 meter persegi. Harga tanahnya yang terjangkau saja Rp50 ribu per meter agar bisa segera direalisasikan,” ujarnya.
Editor: Budi Santoso
