Apindo juga memandang, situasi ini harus dimaknai sebagai window of opportunity atau jendela kesempatan untuk fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor.
Dalam konteks ini, jelas Syamsul, percepatan deregulasi lintas kementerian dan lembaga perlu segera dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Fokus utama harus diberikan pada industri padat karya dan rantai pasoknya yang saat ini paling rentan terhadap tekanan tarif dan persaingan global. Selanjutnya, reformasi juga perlu menjangkau sektor-sektor lain untuk memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi dinamika dan disrupsi pasar yang terus berlangsung.
“Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan,” pungkas Syamsul.
Murianews, Jepara – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Jepara, Jawa Tengah (Jateng), harap-harap cemas menghadapi tarif 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Ketua Apindo Kabupaten Jepara, Syamsul Anwar mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu pernyataan dan posisi resmi dari Pemerintah Indonesia. Hal itu penting untuk memastikan pijakan bersama dalam menyikapi situasi ini.
Di sisi lain, ujar dia, saat ini tim negosiator Indonesia masih berada di Washington DC. Oleh karena itu, Apindo perlu memberi ruang yang memadai bagi proses diplomasi yang sedang berlangsung.
Menurutnya, tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia.
“Menurut saya semuanya masih melihat dan menunggu situasi,” kata Syamsul kepada Murianews.com, Sabtu (12/7/2025).
Dalam kerangka tersebut, lanjut Syamsul, Apindo menilai pengumuman pengenaan tarif 32 persen oleh Presiden Trump pada 1 Agustus perlu dibaca sebagai bagian dari dinamika negosiasi.
Meski begitu, perlu dicermati juga jika kebijakan tarif tinggi ini benar-benar diberlakukan secara penuh, tekanan terhadap sektor industri padat karya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS.
Sepertihalnya tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan akan semakin besar.
Navigasi Isu...
Syamsul menyebut, hal ini terjadi di saat bersamaan dengan tren pelemahan indeks manufaktur (PMI), meningkatnya biaya produksi, dan perlambatan permintaan global.
Meskipun ketergantungan ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10 persen dari total ekspor, dan kontribusi ekspor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif moderat atau sekitar 21 persen.
Akibatnya risiko penurunan permintaan, masuknya barang murah atau ilegal, serta tingginya biaya berusaha tetap menjadi tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama.
Karena itu, Apindo memandang keberhasilan Indonesia dalam menavigasi isu ini akan sangat bergantung pada kekuatan diplomasi ekonomi yang solid, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang industri nasional.
Syamsul menyatakan, Apindo sejak awal telah terlibat aktif dalam mendukung proses ini. Selama hampir 90 hari terakhir, Apindo bersama para pelaku usaha telah menyampaikan berbagai usulan berbasis data melalui forum-forum resmi dan masukan tertulis kepada pemerintah.
Usulan itu antara lain mendorong skenario saling menguntungkan melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan crude oil.
Langkah ini dirancang sebagai reciprocal arrangement yang menjawab kekhawatiran AS soal defisit perdagangan.
Kedua, memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional, serta mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang supply chain.
Kemudahan dalam Negeri...
Ketiga, segera melaksanakan regulatory streamlining di dalam negeri, untuk mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri. Serta penguatan trade remedies dalam kerangka perlindungan industri nasional.
Apindo juga memandang, situasi ini harus dimaknai sebagai window of opportunity atau jendela kesempatan untuk fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor.
Dalam konteks ini, jelas Syamsul, percepatan deregulasi lintas kementerian dan lembaga perlu segera dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi.
Fokus utama harus diberikan pada industri padat karya dan rantai pasoknya yang saat ini paling rentan terhadap tekanan tarif dan persaingan global. Selanjutnya, reformasi juga perlu menjangkau sektor-sektor lain untuk memperkuat daya saing nasional dalam menghadapi dinamika dan disrupsi pasar yang terus berlangsung.
“Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan,” pungkas Syamsul.
Editor: Supriyadi
