Akomodir NonASN Tak Lolos PPPK, Pemkab Jepara Siapkan Skema Baru

Murianews, Jepara – Nasib pegawai nonAparatur Sipil Negara (ASN) yang belum lolos seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih tak jelas.

Kini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara membuka opsi atau skema lain untuk mengakomodir mereka.

Diketahui, pada pengadaan PPPK tahun 2024, ada 1.232 formasi yang dibuka oleh Pemkab Jepara. Namun dari jumlah tersebut, hanya 836 peserta yang dinyatakan lolos seleksi.

Rinciannya tenaga guru sebanyak 49 peserta, tenaga kesehatan 16 peserta, dan tenaga teknis 771 peserta.

Penjabat (Pj) Sekda Jepara Ary Bachtiar mengaku sudah mendapatkan aspirasi dari pegawai nonASN yang tak lolos PPPK itu. Dia pun menghormati berbagai dinamika yang muncul. Aspirasi itu telah menjadi bagian dari kajian pemerintah.

”Pemerintah daerah menghormati setiap aspirasi yang disampaikan, baik oleh individu PPPK, perwakilan kelompok, maupun stakeholder lainnya,” ujarnya, Sabtu (19/7/2025).

Dalam kajian yang telah dilakukan pemerintah daerah, Ary menyebut solusi yang muncul adalah pengangkatan PPPK sistem paruh waktu. Artinya, sistem perjanjian kerja dengan durasi lebih singkat dibanding penuh waktu.

Ary menerangkan, proses pengangkatan dilakukan secara bertahap. Tenaga honorer yang telah lolos seleksi akan diangkat terlebih dahulu sebagai PPPK penuh waktu.

PPPK Paruh Waktu... 

Selanjutnya, baru diformulasikan penugasan bagi tenaga yang tidak lolos seleksi maupun yang tidak masuk dalam basis data Badan Kepegawaian Negara (BKN).

”Setelah honorer yang telah lolos seleksi dan diangkat menjadi PPPK penuh waktu, setelah itu kita pikirkan untuk honorer yang tidak dapat formasi karena tidak lolos seleksi dan honorer yang tidak masuk di database BKN agar bisa masuk di PPPK paruh waktu,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Ary, pengangkatan PPPK paruh waktu merupakan upaya strategis untuk menjawab kebutuhan riil tenaga teknis dan pelayanan administrasi dasar di perangkat daerah.

”Penugasan PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengisi kekosongan kebutuhan tenaga pendukung,” ucap Ary.

Khususnya, sebut Ary, yaitu dalam urusan teknis dan layanan administrasi dasar. Namun dengan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kebutuhan riil di perangkat daerah, dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, imbuh Ary, Pemkab Jepara akan melakukan konsultasi ke BKN dan Kementerian PANRB guna memastikan pelaksanaan skema tersebut sesuai regulasi. Ary juga menegaskan komitmen pemerintah dalam penyaluran hak pegawai secara tepat waktu dan adil.

“Pemerintah daerah berkomitmen untuk menyalurkan hak-hak mereka secara tepat waktu dan adil, sesuai mekanisme keuangan daerah. Kami segera konsultasi ke BKN maupun ke MenPANRB,” tandasnya.

Editor: Dani Agus