Studi Kelayakan Pelabuhan Jepara Selesai, Ini Titik Koordinatnya

Murianews, Jepara – Pemerintah Kabupaten Jepara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) telah menyelesaikan Studi Kelayakan (Feasibility Study atau FS) terkait rencana pembangunan pelabuhan di Jepara.

Studi setebal 132 halaman ini merupakan tahapan awal dalam menyusun dokumen perencanaan teknis proyek tersebut.

Kepala Bidang Perekonomian Infrastruktur dan Sumber Daya Alam (SDA) Bappeda Jepara, Dwi Yogo mengatakan, FS ini merupakan tindak lanjut dari Pra-FS yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

”Untuk FS atau studi kelayakan kali ini memang belum sampai itu. Karena setelah ini masih ada tahapan-tahapan selanjutnya,” lkata Yogo saat sosialisasi FS di Bappeda, Jumat (5/12/2025).

Tahapan setelah FS ini rampung, lanjut Yogo, hasilnya akan disampaikan kepada Pemrov Jateng, lalu dilanjutkan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Tahapan itu harus dilalui supaya wacana pelabuhan Jepara masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN).

Kemudian baru bisa dilaksanakan tinjauan lokasi. Setelah itu disiapkan dokumen lingkungannya. Seperti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Detail Engineering Design (DED) dan persiapan teknis lainnya.

”Prosesnya masih panjang. Ini belum menyentuh analisis lingkungan. Butuh waktu persiapan sekitar 5-6 tahun. Anggarannya butuh sekitar Rp 1 Triliun,” jelasnya.

Dia menyebut jika titik koordinat dalam rencana pembangunan pelabuhan ini ada di Pantai Jelamun, Desa Balong, Kecamatan Kembang. luas pelabuhan inti pada tahap awal ini diperkirakan hanya sekitar 10 Hektare. Namun, untuk kawasan industrinya mencapai 761 hektare.

Nelayan bersuara...

Menanggapi rencana tersebut, Persatuan Kelompok Nelayan Jepara Utara (PKNJU) Dwiyanto menilai, jika rencana pembangunan pelabuhan bakal berdampak langsung pada nelayan di wilayah tersebut.

Selama ini, nelayan menggunakan jaring terapung dengan panjang 1,5 km. Jika masuk ke wilayah pelabuhan, dapat dipastikan jaring ini akan rusak jika terkena kapal.

Dampak lainnya adalah terkait kerusakan terumbu karang. Dalam peta yang disampaikan Bappeda, nelayan tidak melihat adanya wilayah terumbu karang.

Padahal, Pantai Jelamun merupakan pusat terumbu karang di wilayah tersebut. Jika dibangun pelabuhan, dipastikan potensi ini rusak

”Selama ini nelayan mengambil ikan di atas terumbu karang. Kalau rusak tentu tidak ada ikannya,” ungkap Dwiyanto.

Pihaknya meminta, pemerintah bijak dalam membuat keputusan. Selain itu, dia juga berharap agar nelayan selalu dilibatkan agar proyek-proyek besar tidak serta merta menghilangkan mata pencaharian warga.

Editor: Cholis Anwar