Polres Jepara Didesak Setop Kriminalisasi Penolak Tambang Sumberrejo

Murianews, Jepara – Upaya kriminalisasi diduga tengah menimpa dua warga penolak tambang di Desa Sumberrejo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara.

Dua warga tersebut, Rubekti dan Muh Irwan. Keduanya dilaporkan oleh CV Senggol Mekar selaku penambang Gunung Mrico.

Mereka dituduh melakukan penganiayaan secara bersama-sama sesuai Pasal 262 atau Pasal 466 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, menyusul aksi demonstrasi pada Oktober 2025 silam.

Polisi pun kini menaikkan kasus itu ke tahap penyidikan. Dua pejuang lingkungan itu sudah mendapatkan surat pemanggilan pertama untuk dimintai keterangan sebagai saksi pada 11 April 2026.

Warga penolak tambang yang tergabung dalam Aliansi Jagat Caping Gunung pun menuntut agar Polres Jepara segera menghentikan proses hukum yang sedang berjalan.

Perwakilan Tim Advokasi Lingkungan Jepara dari LBH Semarang, Abdul Kholik, menilai tindakan kepolisian ini menggambarkan pengabaian terhadap perlindungan pejuang lingkungan.

Menurutnya, pelaporan tersebut merupakan bentuk pembungkaman atau Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).

”Kami melihatnya sebagai SLAPP,” tegas Abdul Kholik, Selasa (21/4/2026).

Abdul menjelaskan, penolakan warga didasari kekhawatiran atas kerusakan alam. Di kawasan Gunung Mrico terdapat empat sumber mata air krusial.

Longsor...

Aktivitas tambang sebelumnya terbukti memicu kekeringan, tanah longsor, hingga banjir lumpur yang merusak lahan pertanian warga.

”Alasan warga jelas. Warga khawatir atas kelestarian alam dan ancaman bencana. Apalagi di kawasan yang akan ditambang itu, ada empat sumber mata air yang menjadi sumber kehidupan warga,” jelas Abdul.

Abdul menyebut, pembukaan tambang di Gunung Mrico yang sebelumnya ada dan beroperasi, telah menyebabkan kekeringan di sebagian dusun, tanah longsor dan banjir lumpur bercampur material yang menyebabkan kerusakan jalan serta gagal panen.

”Lokasi pertambangan berada di atas Gunung Mrico akan memicu longsor dan menimpa 22 rumah yang berada persis di atas lereng gunung,” kata dia.

Abdul menegaskan, aksi-aksi yang dilakukan warga Sumberrejo merupakan tindakan konstitusional.

Untuk itu, lanjut Abdul, aliansi dan tim advokasi melayangkan lima tuntutan:

1. Menuntut kapolres Jepara untuk menghentikan upaya kriminalisasi pejuang lingkungan di Sumberrejo melalui surat pemberhentian proses penyidikan
2. Mendesak kapolri dan kapolda Jateng untuk mendorong kapolres Jepara agar menghentikan upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Sumberrejo
3. Mendesak kepala kejaksaan negeri Jepara untuk mendorong kapolres Jepara agar menghentikan upaya kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan di Sumberrejo, sebagaimana dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 8 Tahun 2022
4. Mendesak Komnas HAM dan Komnas Perempuan agar segera memberikan rekomendasi perlindungan bagi pejuang lingkungan di Sumberrejo
5. Mengajak seluruh rakyat agar ikut bersolidaritas terhadap pejuang lingkungan di Sumberrejo Jepara dengan mendesak kapolres Jepara agar menghentikan upaya kriminalisasi pejuang lingkungan.

Editor: Cholis Anwar