Penolak Tambang Sumberrejo Jepara Dipanggil Polisi, Ini Sikap Walhi

Murianews, Jepara – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah (Jateng) mengunggah terkait dugaan kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap warga yang menolak aktivitas tambang di Desa Sumberrejo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Senin (13/4/2026).

Dalam unggahan itu, Walhi Jateng menyebut sebelumnya ada lima warga penolak tambang yang dimintai klarifikasi oleh Polres Jepara. Kini, ada dua warga yang kembali dipanggil polisi sebagai saksi.

”Pola ini menunjukkan upaya sistematis untuk menekan warga yang konsisten menolak pertambangan,” tulis Manajer Advokasi Walhi Jateng Adetya Pramandira kepada Murianews.com.

Murianews.com mendapatkan salinan surat pemanggilan yang diterbitkan Satreskrim Polres Jepara tertanggal 8 April 2026. Dua surat dilayangkan kepada dua warga Desa Sumberrejo. Yaitu Rubekti dan Muh Irwan.

Dalam surat itu, penyidik meminta kehadiran mereka untuk dimintai klarifikasi sebagai saksi di Polres Jepara, Selasa (14/4/2026) besok.

Keduanya dimintai keterangan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap pekerja tambang ketika terjadi demonstrasi penolakan tambang di Gunung Mrico pada 20 Juli 2025. Pihak penambang adalah CV Senggol Mekar GS-MD.

Dalam kasus ini, penyidik menggunakan pasal 262 atau pasal 466 UU RI Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Pasal ini merujuk pada tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama di muka umum.

Menurut Walhi, lanjut Dera, tindakan Polres Jepara yang terus melakukan penanggulangan terhadap warga, dapat dikategorikan sebagai bentuk strategic lawsuits againts public partisipation (SLAPP).

Konsisten Menolak Tambang... 

Walhi Jateng juga menilai, Polres Jepara mengabaikan ketentuan Anti SLAPP yang terdapat UU PPLH Pasal 66 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, yang melalui berbagai putusannya telah memperkuat perlindungan bagi pembela HAM dan lingkungan.

”Jika polisi tetap melanjutkan proses hukum di tengah konflik yang nyata, maka polisi secara tidak langsung menjadi instrumen bagi kepentingan korporasi tambang untuk melumpuhkan perlawanan masyarakat,” tegas Dera.

Pihaknya juga menganggap, kriminalisasi ini bukan kebetulan. Melainkan pola sistematis untuk membungkam warga Sumberrejo yang konsisten menolak tambang.

”Ini adalah bentuk nyata pembungkaman dan penyalahgunaan hukum (SLAPP). Menolak tambang bukan kejahatan. Itu adalah bentuk perjuangan mempertahankan ruang hidup. Hentikan kriminalisasi warga Sumberrejo,” tandas Dera.

Terpisah, Kasat Reskrim Polres Jepara AKP M Faizal Wildan Umar Rela membenarkan adanya surat pemangggilan terhadap dua warga Sumberrejo itu. Mereka dimintai klarifikasi terkait dugaan kasus penganiayaan terhadap pekerja tambang saat terjadi demonstrasi.

”Yang bersangkutan kami panggil dalam kapasitasnya sebagai saksi. Tidak ada kriminalisasi. Ini murni penyelidikan terkait kasus dugaan penganiayaan terhadap pekerja tambang,” jelas AKP Wildan.

Editor: Dani Agus