Usai Ditertibkan, Jalan Menara Kudus Kembali Dipenuhi PKL

Murianews, Kudus – Pasca dilakukan penertiban oleh Dinas Perdagangan dan Satpol PP Kudus, Pedagang Kaki Lima (PKL) kembali berjualan di sekitaran jalan Menara Kudus, Jawa Tengah. Hal ini pun membuat warga sekitar bertanya-tanya.

Kepala Desa Langgar Dalem, Muhamma Khouril Amin mengatakan, ia mendapatkan laporan dari warga dengan adanya PKL yang kembali berjualan di sekitar Jalan Menara.

Ia menyebut, memang sehari pascapenertiban, kondisi jalan masih bersih. Tapi semakin hari berangsur kembali.

”Hari kedua kembali 30 persen terus hari selanjutnya kembali 60 persen. Nanti paling penuh lagi,” ungkapnya kepada Murianews.com, Rabu (9/10/2024).

Ia menyatakan, kembalinya PKL ini membuat warga heran. Bahkan, beberapa warga mengusulkan untuk memberikan sanksi dan denda bagi para PKL agar tidak kembali berjualan di sana.

Ia mengungkapkan, warganya sudah sangat resah dengan PKL. Beberapa terganggu karena tingkah laku para pedagang PKL itu.

”Ada warga saya yang naik mobil itu digedor-gedor. PKL itu menegur warga yang memakai mobil itu. Warga saya dibilangi yang pada intinya tahu aturan tidak, mobil dilarang lewat sini,” ungkapnya.

Ia mengutarakan, daerah Jalan Menara memang tidak boleh dilalui mobil. Namun, beda cerita apabila yang menaiki itu adalah penghuni sekitarnya.

”Aturannya itu kalau mobil dari penghuni di sekitar sini boleh. Justru PKL yang salah di sini karena mereka jualan di jalan,” jelasnya.

Amin mengaku telah melaporkan atas kembalinya para PKL di Jalan Menara. Akan tetapi, laporan itu berbentuk pesan dan foto melalui chat WhatApps.

Ia mengatakan belum ada laporan langsung secara resmi. Namun, ia sudah berkomunikasi dengan dinas terkait atas persoalan baru ini.

”Baru kami spill di grup WA, dari warga memfoto kondisi PKL yang datang berjualan lagi pasca ditertibkan kemarin,” terangnya.

Amin berharap, area sekitar menara tetap bersih dari PKL. Sebab hal ini merupakan keinginan dari warga sekitar agar tidak ada yang berseberangan.

”Kami dari Pemdes ya tidak bisa ikut campur terkait hal ini. Penertiban tugasnya pihak terkait. Dari pemdes hanya menyalurkan apa yang diresahkan masyarakat kami,” pungkasnya.

Editor: Cholis Anwar