Lonjakan Penumpang Jadi Saksi Beralihnya Stasiun Kereta Api Kudus

Murianews, Kudus – Stasiun Kereta Api Kudus, yang mulanya berlokasi di dekat Pasar Kliwon, secara resmi dipindahkan ke daerah Wergu pada tahun 1919.  

Perpindahan ini dipicu oleh lonjakan jumlah penumpang yang signifikan, sehingga membuat Semarang-Joana Stoomtram Maatschappij (SJS) mengambil keputusan strategis tersebut.

Story Teller dari komunitas Lelana, Hidayat mengatakan, meskipun bangunan Stasiun Kudus selesai pada 1919, perpindahan operasional besar-besaran baru benar-benar terjadi pada tahun 1921.

Surat kabar pada masa itu mencatat, Stasiun Kudus memiliki ukuran empat kali lebih besar dibanding stasiun lama di Pasar Kliwon.

”Dalam Spoorwegstations op Java, stasiun ini disebut sebagai stasiun pulau yang diapit dua jalur, satu menuju Jepara, satunya lagi ke Pati dan Semarang,” jelas Hidayat pada Minggu (22/6/2025).

Stasiun Kudus juga dilengkapi dengan fasilitas modern pada zamannya, termasuk depo lokomotif, gudang barang, toren air, dan rumah dinas.

SJS turut memperbarui jalur kereta api menuju Semarang dan Pati seiring dengan perpindahan ini.

Sayangnya, perubahan besar ini harus berhadapan dengan gejolak ekonomi global akibat Perang Dunia I.

Pemangkasan jadwal...

Pemangkasan jadwal dan operasional dilakukan untuk memperpanjang napas perkeretaapian. Hal ini kemudian menimbulkan gejolak di kalangan pekerja sektor kereta api Indonesia kala itu.

”Pada tahun kedatangan Jepang ke Indonesia, awal 1940-an, pemangkasan jadwal keberangkatan kereta terjadi. Ini menambah muram dunia perkeretaapian di Kudus. Sebelumnya masyarakat juga sudah banyak yang beralih ke truk dan bus,” ungkap Hidayat.

Meski demikian, perkeretaapian di Indonesia tidak langsung meredup. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Djawatan Kereta Api Indonesia berhasil menyatukan kembali rel-rel di seluruh negeri.

Namun, Stasiun Kudus beserta geliatnya tidak mampu bertahan lama. Tepat pada tahun 1986, Stasiun Kudus bersama dengan beberapa stasiun lain di Indonesia secara resmi tidak lagi difungsikan oleh Pemerintah Indonesia.

”Infrastruktur yang sudah menua dan kalah bersaing dengan mobil dan bus yang lebih lincah melaju di jalanan aspal membuat keputusan itu tak terelakkan,” tegas Hidayat.

Editor: Cholis Anwar