Sementara itu, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) di Kawasan Gunung Muria, Budi Kusriyanto menyatakan, payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan pendakian sudah sepantasnya dibuat untuk Pegunungan Muria.
Sebenarnya, Budi Pro sapaan akrabnya, sudah mengusulkan itu sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, dikesampingkannya payung hukum ini mungkin saja karena permasalahan teknis maupun ekonomis.
”Ini melibatkan dari legislatif dan eksekutif. Mungkin ada anggapan, Muria tidak perlu guide karena ketinggiannya masih relatif rendah, tapi kita tidak tahu kemampuan dari setiap pendaki. Atau persoalan nominal karena harus membayar guide, padahal yang paling penting adalah keselamatan, masalah nominal bisa diatur,” jelasnya.
Ia berharap segera direalisasikan menganai payung hukum yang mengatur pendakian di Gunung Muria.
Murianews, Kudus – Anggota DPRD Jawa Tengah, Arif Wahyudi hadir sebagai pembicara Sarasehan Peka Muria di Menawan, Kudus. Dalam diskusi yang konstruktif ini, ia menyatakan akan segera mengusulkan adanya SOP pendakian Gunung Muria dan pelatihan guide di jalur pendakian Pegunungan Muria.
Menurutnya, para pendaki maupun wisatawan yang datang harus menghormati alam bukan untuk merusak. Ia merasa resah karena setiap kali melakukan pendakian terdapat kerusakan yang terjadi karena ulah manusia.
”Karena selama ini memang beberapa kali saya naik gunung bahwa pecinta alam justru yang judulnya pecinta alam ini justru merusak alam. Lewat sampah dan lain-lain. Kesadaran ini yang harus ditingkatkan. Nanti saya akan terus berkoordinasi dengan Bupati mengenai ini,” ungkapnya, Sabtu (12/7/2025).
Targetnya, tahun ini SOP itu sudah dibuat dan diterapkan kepada para pendaki yang akan menaiki Pegunungan Muria.
Arif juga akan menyelenggarakan pelatihan guide pendakian, menurutnya selain untuk perekonomian, pelatihan ini juga dapat berdampak pada konservasi alam. Nantinya di setiap jalur pendakian di Pegunungan Muria akan disediakan guide untuk memandu wisatawan yang datang.
”Guide bisa memberi wawasan mengenai konservasi, layout peta jalan. Banyaknya situs di atas bisa dijelaskan oleh guide sebagai bentuk edukasi sejarah ke tamu yang datang di Muria Raya,” terangnya.
Payung hukum...
Sementara itu, Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia (APGI) di Kawasan Gunung Muria, Budi Kusriyanto menyatakan, payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan pendakian sudah sepantasnya dibuat untuk Pegunungan Muria.
Sebenarnya, Budi Pro sapaan akrabnya, sudah mengusulkan itu sejak beberapa tahun lalu. Menurutnya, dikesampingkannya payung hukum ini mungkin saja karena permasalahan teknis maupun ekonomis.
”Ini melibatkan dari legislatif dan eksekutif. Mungkin ada anggapan, Muria tidak perlu guide karena ketinggiannya masih relatif rendah, tapi kita tidak tahu kemampuan dari setiap pendaki. Atau persoalan nominal karena harus membayar guide, padahal yang paling penting adalah keselamatan, masalah nominal bisa diatur,” jelasnya.
Ia berharap segera direalisasikan menganai payung hukum yang mengatur pendakian di Gunung Muria.
Editor: Anggara Jiwandhana
