Soal Proyeksi Taman Hutan Raya Muria, Peneliti Ingatkan Hal Ini

Murianews, Kudus – Penataan kawasan Gunung Muria menuju status Taman Hutan Raya (Tahura) dinilai harus benar-benar berpijak pada kepentingan masyarakat lokal.

Sehingga, kebijakan pengubahan status sebagai taman hutan raya tidak berhenti sebagai konsep di atas kertas saja, melainkan ada tindakan tegas dan jelas untuk keberlangsungan ekosistem yang lebih baik.

Peneliti MRC Indonesia, Mochamad Widjanarko, yang juga dosen UMK memandang secara positif peningkatan status Gunung Muria menjadi hutan konservasi. Tentu saja hal ini akan memperkuat kegiatan pelestarian di kawasan Muria.

”Asalkan memang benar diperhatikan, jangan hanya penetapan tapi tindaklanjutnya minim,” katanya Jumat (28/11/2025).

Ia menyebutkan, Tahura sebagai kawasan konservasi juga harus tetap memberikan ruang interaksi yang tepat bagi warga yang selama ini hidup berdampingan dengan hutan.

Ia mengingatkan, ketika kebijakan Tahura hadir tanpa penjelasan yang memadai, potensi gesekan dengan masyarakat sangat mungkin muncul.

”Kalau Taman hutan raya sudah ditetapkan, masyarakat boleh tidak masuk ke sana? Atau seperti apa batasannya. Itu harus disinkronisasi sejak awal. Keputusan ini harus membumi supaya jelas,” sebutnya.

Sosialisasi...  

Ia menekankan, sosialisasi harus mencakup pemahaman positif dan negatif, sehingga warga mengetahui manfaat, batasan, dan dampaknya.

”Kalau sampai ada penolakan, berarti sosialisasinya belum selesai. Oleh karen itu, sudah selayaknya para tim penelitian yang mencari data sebagai dasar peningkatan status harus dilakukan secara komprehensif, kalau perlu peneliti juga harus live in agar benar-benar melihat lanskap secara menyeluruh,” tambahnya.

Widjanarko mengutarakan, penetapan taman hutan raya diperlukan untuk memastikan fungsi kawasan lindung tetap terjaga. Namun ia mengingatkan terkait implementasinya tidak boleh mengabaikan struktur sosial desa-desa di kaki Muria.

Penerapan Tahura, harus menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, desa, dan masyarakat adat lokal.

”Kawasan sudah jelas yang harus dilindungi, tapi penataan harus tetap memberi ruang warganya. Kalau Tahura ini ingin berhasil, ia harus membumi,” pungkasnya.