Pemkab Kudus Siapkan Mekanisme Penerapan Pidana Kerja Sosial

Murianews, Kudus – Pemkab Kudus, Jawa Tengah mulai menyiapkan mekanisme penerapan Pidana Kerja Sosial di wilayahnya.

Itu menyusul telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman terkait Pidana Kerja Sosial antara Gubernur Jateng dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng, Senin (1/12/2025) di Kota Semarang.

Penandatanganan serupa juga diikuti Bupati dan Wali Kota bersama Kepala Kejaksaan Negeri masing-masing kabupaten/kota.

Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari UU no 1 tahun 2023 KUHP yang akan diberlakukan penuh pada tahun 2026.

Bupati Kudus, Samani Intakoris menegaskan kesiapannya dalam mendukung suksesnya penerapan pidana kerja sosial di Kudus.

”Kami berkomitmen untuk mewujudkan keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial bagi para terpidana,” tegasnya.

Pada agenda itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi mengatakan pidana kerja sosial merupakan pilar penting dalam mewujudkan keadilan restoratif atau restorative justice.

Lebih Manusiawi... 

Menurutnya, keadilan restoratif adalah konsepsi pendekatan hukum yang lebih membangun manusia.

”Jadi bukan hanya sebagai hukuman, tapi bagaimana pelaku memahami kesalahannya dan berupaya memperbaiki diri melalui kontribusi kepada masyarakat,” sebutnya.

Ia menekankan, pemerintah kabupaten/kota memiliki peran penting dalam suksesnya implementasi pidana kerja sosial. Pemkab harus memastikan pelaksanaan kerja sosial berjalan sesuai dengan prinsip yang ditentukan.

Ahma Luthfi mengingatkan, pemkab harus menjadi pengawas keberlangsungan dan melaporkan setiap pelaksanaan ke Kejaksaan.

”Kepala daerah harus memastikan tempat kerja sosial bermanfaat, tidak merendahkan martabat, dan tidak dikomersilkan, awasi adanya potensi penyimpangan atau praktik transaksional,” jelasnya.

Editor: Zulkifli Fahmi