Ada 2 Usulan Nominal UMK Kudus 2026, Mana yang Dipilih Pemkab?

Murianews, Kudus – Pembahasan mengenai upah minimum di Kabupaten Kudus atau UMK Kudus 2026 saat ini mengerucut ke dua usulan nominal. Yakni usulan dari serikat pekerja dan usulan UMK Kudus dari sisi pengusaha.

Pemkab Kudus sendiri akan tetap menampung dua usulan nominal UMK Kudus 2026 ini.

Kabid Hubungan Industri dan Perselisihan Ketenagakerjaan Disnakerperinkop UKM Kudus, Agus Juanto mengatakan, usulan keduanya tetap akan diserahkan kepada Bupati Kudus.

Untuk kemudian akan dikaji sebelum dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Targetnya Pemkab Kudus harus mengirimkan rekomendasi UMK 2026 pada 21 Desember 2025.

”Sebab, pada 24 Desember 2025, Pemprov Jateng sudah harus mengumumkan UMK 2026 yang ditetapkan,” tutupnya.

Sebagaimana diketahui, ada perbedaan penghitungan nominal UMK Kudus 2026 dari sisi serikat pekerja dan pengusaha berbeda.

Usulan buruh dan pengusaha... 

Yang paling mencolok adalah di subyek Pertumbuhan Ekonominya. Pihak pengusaha menggunakan angka 2,78 persen sesuai dengan data dari BPS. Sedangkan buruh menggunakan angka 4,46 persen sesuai kondisi ekonomi dalam penghitungan UMK Kudus 2026.

Selain itu, angka alfa juga berbeda. Berdasar pada rentang alfa 0,5-0,9 pengusaha memilih angka alfa yang berada di tengah yakni 0,7 sementara buruh menggunakan angka alfa paling tinggi yakni 0,9.

Untuk penghitungan dari pengusaha, UMK Kudus 2026 akan naik sekitar 4,6 persen yang diambil dari rumus Nilai inflasi Jateng + (pertumbuhan ekonomi x alfa). Berarti penghitungannya yakni 2,65 + (2, 78 x 0,7) = 4,6 persen. 

Atau jika dirupiahkan, UMK Kudus 2026 akan naik Rp 123 ribuan dan menjadi Rp 2.803.680.

Sementara jika penghitungan UMK Kudus 2026 usulan buruh, dengan rumus yang sama yakni 2,65 + (4, 46 x 0,9) = 6,6 persen. 

Pertimbangnya buruh dan pengusaha... 

UMK Kudus akan naik sekitar Rp 179 ribuan dan nominal UMK Kudus 2026 akan menjadi Rp 2.859.837.

Ketua SPSI Kudus, Andrias Hua, menyampaikan pihak buruh menginginkan kenaikan yang cukup tinggi agar kesejahteraan pekerja tetap terjaga. Menurutnya, besaran UMK Kudus 2026 harus mampu mengejar angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) agar daya beli masyarakat tidak merosot.

Terutama jika melihat pertumbuhan ekonomi di kota-kota lain di Jawa Tengah yang sudah mencapai angka 4 hingga 5 persen.

Di sisi lain, Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Apindo Kudus memiliki pijakan data yang berbeda terkait usulan UMK Kudus 2026.

Ketua DPK Apindo Kudus, Helmi Tasan Wartono, mengatakan, pihaknya berpegang teguh pada data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi di angka 2,78 persen sebagai dasar aturan penghitungan UMK Kudus 2026.

Editor: Anggara Jiwandhana