DPRD Kudus Tunggu Salinan Putusan PN soal Kasus Perjudian Anggotanya

Murianews, Kudus – DPRD Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, hingga kini masih menunggu salinan resmi putusan Pengadilan Negeri (PN) Kudus terkait kasus perjudian yang menjerat salah satu anggotanya berinisial S.

Salinan putusan tersebut dinilai krusial untuk menentukan langkah kelembagaan, khususnya penerapan sanksi sesuai Tata Tertib (Tatib) DPRD.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kudus Sayid Yunanta mengatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap karena belum mengetahui secara pasti pasal yang dikenakan dan ancaman pidananya.

Padahal, hal itu akan sangat menentukan jenis sanksi yang dapat diterapkan oleh DPRD.

”Kami butuh salinan putusan itu untuk mengetahui pasal apa yang dikenakan dan ancaman hukumannya berapa. Itu akan berpengaruh langsung pada sanksi yang diatur dalam Tatib,” ujarnya.

Sayid menjelaskan, dalam Tatib DPRD terdapat tingkatan sanksi yang bergantung pada pasal dan ancaman pidana yang dikenakan kepada anggota dewan.

Jika ancaman pidananya di atas lima tahun dan yang bersangkutan dinyatakan bersalah, maka proses awal yang dilakukan adalah pemberhentian sementara.

Namun, berdasarkan informasi yang beredar dan belum bersifat final, anggota DPRD yang bersangkutan disebut tidak dijerat Pasal 303 KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun, melainkan Pasal 303 bis KUHP yang ancaman maksimalnya empat tahun penjara.

Masuk ke Ranah Kode Etik... 

”Kalau benar menggunakan Pasal 303 bis KUHP dengan ancaman maksimal empat tahun, maka sanksi Tatib terkait ancaman di atas lima tahun tidak bisa diterapkan,” katanya.

Apabila di bawah lima tahun, nantinya bisa masuk ke ranah kode etik. Melihat potensi adanya pelanggaran norma, etika, dan sebagainya dan di situ terdapat tingkatan sanksi. Mulai dari teguran lisan, tertulis, sampai sanksi lain sesuai ketentuan.

Sayid menegaskan, selama salinan putusan belum diterima secara resmi, BK DPRD Kudus belum dapat melangkah lebih jauh. Pihaknya masih menunggu, terlebih proses hukum masih terus berjalan meski sudah dibacakan amar putusan.

Editor: Dani Agus