Pasar Babe Kudus Tak Kunjung Ditempati, Alasannya…

Murianews, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus belum dapat memenuhi permintaan paguyuban pedagang Pasar Babe terkait pemasangan sekat pada dua los pasar sebelum kembali ditempati pedagang.

Keterbatasan anggaran menjadi alasan utama pengerjaan tersebut belum bisa direalisasikan pada tahun 2026.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perdagangan Kudus, Catur Sulistyanto mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum memiliki alokasi anggaran untuk pembangunan sekat los pasar tersebut. Pemkab Kudus baru berencana mengusulkan kembali anggaran pada APBD tahun 2027.

”Untuk 2026 jelas belum ada anggaran untuk itu karena pemangkasan ya. Coba nanti kita usulkan pada 2027, mudah-mudahan ada bisa dianggarkan,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk pemasangan sekat cukup besar, dari hasil perhitungan sementara, biaya pembuatan satu lapak diperkirakan mencapai sekitar Rp 3 juta. Jika dikalikan dengan jumlah lapak yang ada, total kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp 780 juta.

Catur mengakui pihaknya sempat mendengar peluang bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Namun hingga kini upaya tersebut belum membuahkan hasil.

”Kalau CSR kemarin katanya teman-teman belum berhasil. Kami juga masih mencoba mencari solusi lain,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD Kudus, Sayid Yunanta menilai persoalan tersebut harus menjadi prioritas pemerintah daerah.

Perhatian serius... 

Menurutnya, kondisi pedagang Pasar Babe perlu mendapat perhatian serius karena sebelumnya para pedagang juga sudah mengeluarkan biaya sendiri saat relokasi sementara.

”Kasihan pedagang kalau nanti pindah ke atas harus keluar biaya lagi. Pemerintah memang harus hadir membantu,” ujarnya.

Ia memahami kondisi keuangan daerah saat ini sedang mengalami tekanan akibat pemotongan Transfer Ke Daerah (TKD), sehingga pemerintah harus menyusun ulang skala prioritas anggaran.

Meski demikian, pihaknya berjanji akan mengawal usulan pembangunan sekat los agar bisa masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027.

”Nanti akan saya komunikasikan dengan dinas terkait supaya bisa masuk RKPD 2027. Ini harus jadi prioritas karena sudah ada janji sebelumnya kepada pedagang,” tegasnya.

Para pedagang sendiri berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pemasangan sekat los agar lapak dapat ditempati dengan lebih nyaman dan tertata.

Editor: Anggara Jiwandhana