Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, kesiapan Pemkab Blora dalam mendukung pembentukan BNNK, termasuk menyediakan lahan, kantor sementara, sarana prasarana, dan 17 staf pendukung.
”Wilayah kami yang berbatasan dengan Jawa Timur rentan terhadap peredaran narkotika. Kami berharap kantor BNNK segera terbentuk untuk mendukung konsep pembangunan Cepu Raya sebagai magnet pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika,” harap Arief.
Murianews, Jakarta – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Blora memperkuat komitmen pemberantasan narkotika dengan melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) pada Senin (20/1/2025).
Agenda tersebut bertujuan mempercepat pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau BNNK Blora sekaligus menyerahkan sertifikat tanah hibah seluas 3.000 meter persegi dari Pemkab Blora kepada BNN RI.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Bupati Blora Arief Rohman, didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Mereka disambut Kepala BNN RI Martinus Hukom, bersama jajaran pejabat BNN di Ruang Soetomo, Kantor BNN RI, Jakarta Timur.
Kepala BNN Martinus Hukom menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pemkab Blora yang mendukung pembentukan BNNK di wilayahnya.
”Sertifikat tanah hibah ini adalah langkah strategis untuk mendirikan fasilitas yang mendukung kinerja BNN, khususnya dalam pelayanan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi di tingkat lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pembentukan BNNK di Blora sejalan dengan kebijakan Presiden yang menempatkan isu narkoba sebagai prioritas strategis nasional.
Sementara itu Kepala BNN Jawa Tengah Agus Rohmat memaparkan, Jawa Tengah saat ini hanya memiliki 9 kantor BNNK, jumlah yang masih minim dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa.
”Wilayah Blora sendiri berada di peringkat 31 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam kasus narkotika, dengan total 27 kasus dan 34 tersangka sepanjang tahun ini,” jelas Agus.
Pemberantasan Narkoba...
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan, kesiapan Pemkab Blora dalam mendukung pembentukan BNNK, termasuk menyediakan lahan, kantor sementara, sarana prasarana, dan 17 staf pendukung.
”Wilayah kami yang berbatasan dengan Jawa Timur rentan terhadap peredaran narkotika. Kami berharap kantor BNNK segera terbentuk untuk mendukung konsep pembangunan Cepu Raya sebagai magnet pertumbuhan ekonomi sekaligus mencegah penyalahgunaan narkotika,” harap Arief.
Editor: Cholis Anwar
