Dalam kajiannya, Bawaslu Grobogan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.
Kemudian ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 02 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota Baznas, Pimpinan Baznas Provinsi, Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota legislatif dan Kepala Daerah.
Berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 tahun 2023 tersebut, pada huruf E nomor 1, diatur pimpinan Baznas kabupaten/kota harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, salah-satunya dengan tidak menjadi anggota partai politik.
Selanjutnya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Grobogan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait Baznas. Sehingga Bawaslu Grobogan meneruskan dugaan pelanggaran salah satu pimpinan Baznas Grobogan atas peraturan perundang-undangan lainnya ke Baznas Grobogan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Murianews, Grobogan – Ketua Baznas Grobogan Ari Widodo enggan mengomentari surat dari Bawaslu Grobogan terkait salah satu pimpinannya yang menjadi anggota parpol. Hingga saat ini mereka masih belum memberikan respon.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti menyatakan pihaknya telah mengirimkan hasil kajian dugaan pelanggaran netralitas salah satu pimpinan Baznas Grobogan pada Pemilihan serentak 2024.
Fitri menjelaskan, Bawaslu Grobogan melakukan kajian dugaan pelanggaran netralitas pimpinan Baznas Grobogan tersebut menyusul hasil pengawasan Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Purwodadi.
Panwascam Purwodadi, diketahui menyaksikan salah satu pimpinan Baznas Grobogan menghadiri peresmian kantor Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Grobogan di Ruko Ayodya 2 Purwodadi pada Kamis (10/10/2024) lalu.
Dalam pengawasan tersebut, salah satu pimpinan Baznas Grobogan, Pujiyanto hadir dengan mengenakan jaket PSI. Yang bersangkutan menyampaikan sambutan sebagai Sekretaris DPD PSI Grobogan.
Sebagai tindak lanjut pengawasan, Bawaslu Grobogan menelusuri keanggotaan pimpinan Baznas yang dimaksud terkait sebagai anggota partai politik. Hasil penelusuran dari SK DPP PSI yang dikeluarkan pada 10 September 2024, pimpinan Baznas Grobogan itu tercatat sebagai Sekretaris DPD PSI Grobogan.
Dalam kajiannya.......
Dalam kajiannya, Bawaslu Grobogan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.
Kemudian ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 02 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Anggota Baznas, Pimpinan Baznas Provinsi, Pimpinan Baznas Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga Amil Zakat, dan Amil Pelaksana pada Penyelenggaraan pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota legislatif dan Kepala Daerah.
Berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 tahun 2023 tersebut, pada huruf E nomor 1, diatur pimpinan Baznas kabupaten/kota harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, salah-satunya dengan tidak menjadi anggota partai politik.
Selanjutnya berdasarkan hasil kajian Bawaslu Grobogan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tidak ada ketentuan yang mengatur terkait Baznas. Sehingga Bawaslu Grobogan meneruskan dugaan pelanggaran salah satu pimpinan Baznas Grobogan atas peraturan perundang-undangan lainnya ke Baznas Grobogan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Editor: Budi Santoso
