’’Kami sudah melakukan rapat bersama, rapat koordinasi seluruh pihak terkait tadi. Kemudian disepakati bahwa ada penertiban alat peraga kampanye yang melanggar,’’ kata dia.
Di Grobogan sendiri, ada 11 titik larangan untuk dipasang APK. Titik itu yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan; kemudian kantor militer atau kepolisian.
Berkutnya, gedung milik pemerintah; tempat pendidikan baik negeri maupun swasta; pasar yang termasuk pagar dan halaman; taman, tugu, atau gapura kota atau batas kota.
Kemudian jembatan; tiang listrik, tiang-tiang telepon, tiang penerangan jalan umum, gardu listrik, menara tower serta area perlintasan rel kereta api.
Sedangkan, jalan protokol yang dilarang yakni seputar keliling Simpang Lima Purwodadi kecuali konstruksi reklame komersial, seputar atau sekeliling Alun-Alun Purwodadi.
Kemudian Jalan R Suprapto, Jalan Letjen S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan Jendral Sudirman Purwodadi, dan Jalan Piere Tendean.
Murianews, Grobogan – Alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan akhirnya dipreteli Bawaslu Grobogan, Jumat (8/11/2024). Pencopotan APK itu melibatkan Satpol PP, KPU, Dishub, dan Polres Grobogan.
Penertiban itu sebagai tindak lanjut dari aduan berbagai pihak, salah satunya datang dari pemantau Pemilu.
Sasaran dalam penertiban kali ini yakni pemasangan APK di zona terlarang seperti Jalan R Suprapto, Jalan MT Haryono serta Jalan Piere Tendean. Kemudian juga APK yang dipaku di pohon-pohon.
Ketua Bawaslu Grobogan Fitria Nita Witanti menjelaskan, sebelum melakukan penertiban hari ini, pihaknya telah menyampaikan saran perbaikan.
Sebab, APK yang melanggar tersebut termasuk pelanggaran administrasi.
’’Kami sudah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Grobogan. KPU sudah menindaklanjuti dengan memberi saran perbaikan yang disampaikan kepada pasangan calon atau tim kampanye,’’ ujarnya.
Karena sudah tersampaikan KPU dan tidak ada upaya dari pasangan calon atau tim kampanye untuk melakukan penertiban secara mandiri, maka Bawaslu bersama petugas gabungan melakukan penertiban itu.
Seluruh Wilayah Grobogan
Fitri mengatakan, penertiban APK melanggar dilakukan di seluruh wilayah Grobogan, itu sesuai dengan rakor yang digelar sebelumnya. Adapun APK-APK itu nantinya dibawa ke gudang KPU Grobogan.
’’Kami sudah melakukan rapat bersama, rapat koordinasi seluruh pihak terkait tadi. Kemudian disepakati bahwa ada penertiban alat peraga kampanye yang melanggar,’’ kata dia.
Di Grobogan sendiri, ada 11 titik larangan untuk dipasang APK. Titik itu yakni tempat ibadah; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan; kemudian kantor militer atau kepolisian.
Berkutnya, gedung milik pemerintah; tempat pendidikan baik negeri maupun swasta; pasar yang termasuk pagar dan halaman; taman, tugu, atau gapura kota atau batas kota.
Kemudian jembatan; tiang listrik, tiang-tiang telepon, tiang penerangan jalan umum, gardu listrik, menara tower serta area perlintasan rel kereta api.
Sedangkan, jalan protokol yang dilarang yakni seputar keliling Simpang Lima Purwodadi kecuali konstruksi reklame komersial, seputar atau sekeliling Alun-Alun Purwodadi.
Kemudian Jalan R Suprapto, Jalan Letjen S Parman, Jalan MT Haryono, Jalan Jendral Sudirman Purwodadi, dan Jalan Piere Tendean.
Editor: Zulkifli Fahmi
