Personel Bawaslu Grobogan yang saat itu berada di lokasi pun menjadikannya temuan dugaan pelanggaran netralitas. Mereka kemudian bersurat ke Baznas Grobogan.
Kemudian juga mengacu Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.
Berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 tahun 2023 tersebut, pada huruf E nomor 1, diatur pimpinan Baznas kabupaten atau kota harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, salah satunya dengan tidak menjadi anggota partai politik.
Murianews, Grobogan – Wakil Ketua Bidang IV Baznas Grobogan Pujiyanto akhirnya mundur dari jabatan sekaligus keanggotaan lembaga tersebut. Surat pengunduran dirinya disampaikan, Selasa (31/12/2024) lalu.
Kabar itu dikonfirmasi Ketua Baznas Grobogan Ari Widodo, Jumat (3/1/2025) malam. Ari mengatakan, dalam surat pengunduran dirinya, Pujiyanto tak menyebutkan alasannya.
”Ya, per 31 Desember. Tidak ada alasan apa pun. Isi surat hanya mengundurkan diri,” ujar dia.
Adapun Kepengurusan Baznas Grobogan saat ini sudah berjalan separuh periode. Mereka dilantik pada 2022 dan akan berakhir pada April 2027.
”Sesuai SK, masih sampai April 2027,” imbuhnya.
Sebagaimana diberitakan, Pujiyanto telah bergabung di Partai PSI. Dia bahkan menjabat sebagai sekretaris DPD PSI Grobogan.
Dia diketahui bergabung dengan parpol yang kini dipimpin putra mantan Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep itu sejak 10 September 2024.
Pujiyanto tampak ikut memberikan sambutan dalam acara di DPD PSI Grobogan yang dihadiri Kaesang Pangarep pada Oktober 2024 lalu. Saat itu, ia juga mengenakan jaket merah PSI.
Jadi Temuan Bawaslu...
Personel Bawaslu Grobogan yang saat itu berada di lokasi pun menjadikannya temuan dugaan pelanggaran netralitas. Mereka kemudian bersurat ke Baznas Grobogan.
Dalam kajiannya, Bawaslu Grobogan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
Kemudian juga mengacu Peraturan Bawaslu Nomor 9 tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota.
Tak hanya itu, Bawaslu juga merujuk pada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 02 tahun 2023 terkait Netralitas Baznas pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota legislatif dan Kepala Daerah.
Berdasarkan ketentuan dari Surat Edaran Menteri Agama Nomor 2 tahun 2023 tersebut, pada huruf E nomor 1, diatur pimpinan Baznas kabupaten atau kota harus menjaga netralitas dari pengaruh partai politik, salah satunya dengan tidak menjadi anggota partai politik.
Editor: Zulkifli Fahmi
