Bupati mewanti-wanti agar Dana Desa digunakan secara tepat untuk pembangunan, layanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai aturan.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono menyoroti berbagai modus penyalahgunaan Dana Desa. Yakni, seperti penyusunan RAB di atas harga pasar, pemotongan dana, penggunaan pribadi, perjalanan dinas fiktif, hingga proyek yang tidak dilaksanakan.
Agung menyebut, Polri berperan dalam pengawasan, edukasi, dan penindakan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.
Murianews, Grobogan – Dana Desa (DD) yang diperoleh Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah pada tahun 2025 ini sebesar Rp 306,9 miliar. Pihak pemerintah desa (pemdes) diwanti-wanti untuk bijak dalam penggunaannya.
Kepala Dispermades Grobogan Achmad Haryono mengatakan, dari total angka tersebut, perinciannya untuk alokasi dasar sebesar Rp 189,9 miliar, alokasi formula sebesar Rp 106,4 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp 10,5 miliar.
Haryono berharap, para kepala desa dan aparatur kecamatan dapat memahami dengan sungguh-sungguh pengelolaan DD, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya.
Ditambahkannya, dengan tata kelola yang tepat, Dana Desa diharapkan dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
”Pengelolaan dana desa harus direncanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga masyarakat mendapat banyak manfaat dari kucuran DD ini,” kata dia.
Haryono mengungkapkan, anggaran tersebut masih mungkin terkena efisiensi. Pihaknya pun meminta kepada para kepala desa untuk melakukan antisipasi.
Lebih lanjut, Haryono menyebut, Dana Desa menjadi instrumen vital dalam pembangunan desa. Untuk memastikan pengelolaannya efektif, transparan, dan akuntabel, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para kades se-Kabupaten Grobogan baru-baru ini.
Sosialisasi itu sendiri turut dihadiri Bupati Grobogan Sri Sumarni serta Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono.
Pemberantasan Kemiskinan...
Dalam sosialisasi itu, bupati menegaskan bahwa Undang-Undang Desa dan Dana Desa adalah bukti perhatian negara terhadap desa. Hal tersebut selaras dengan Misi Asta Cita poin keenam, yakni membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Bupati mewanti-wanti agar Dana Desa digunakan secara tepat untuk pembangunan, layanan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sesuai aturan.
Sementara itu, Kasatreskrim Polres Grobogan AKP Agung Joko Haryono menyoroti berbagai modus penyalahgunaan Dana Desa. Yakni, seperti penyusunan RAB di atas harga pasar, pemotongan dana, penggunaan pribadi, perjalanan dinas fiktif, hingga proyek yang tidak dilaksanakan.
Agung menyebut, Polri berperan dalam pengawasan, edukasi, dan penindakan agar pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.
Editor: Dani Agus
