Perwakilan FKDG Budi Haryanto mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan program kepada Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar), serta OPD lainnya.
”Kami sudah melihat semua program, tetapi tak satu pun usulan kami masuk. Apakah karena belum dimasukkan atau memang sengaja tidak ditanggapi?” tanya Budi.
Dia juga mempertanyakan ketidaksinkronan data penyandang disabilitas di berbagai OPD. Hal ini berimbas pada pemutusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sebagian anggotanya.
Padahal, menurut dia, data tersebut tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.
”Sudah berkali-kali kami meminta sinkronisasi pendataan agar tidak ada perbedaan, sehingga ada data tunggal. Apakah kami harus berjuang dengan cara ekstrem agar kebutuhan dasar kami dipenuhi?” imbuhnya.
Tak hanya itu, Budi juga mempertanyakan lambannya respons terhadap usulan dana desa yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).
Murianews, Grobogan – Forum Komunitas Disabilitas Grobogan (FKDG) mengaku kecewa karena usulan kaum difabel tidak diakomodir di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pemkab Grobogan 2026.
Hal itu mencuat dalam forum Musrenbang rumpun ekonomi yang digelar di Gedung Setda Grobogan lantai 1, Rabu (19/3/2025). FKDG menyatakan usulannya tidak muncul di dokumen meskipun telah diajukan ke berbagai OPD.
Perwakilan FKDG Budi Haryanto mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan program kepada Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata (Disporabudpar), serta OPD lainnya.
”Kami sudah melihat semua program, tetapi tak satu pun usulan kami masuk. Apakah karena belum dimasukkan atau memang sengaja tidak ditanggapi?” tanya Budi.
Dia juga mempertanyakan ketidaksinkronan data penyandang disabilitas di berbagai OPD. Hal ini berimbas pada pemutusan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) bagi sebagian anggotanya.
Padahal, menurut dia, data tersebut tidak berubah dari tahun-tahun sebelumnya.
”Sudah berkali-kali kami meminta sinkronisasi pendataan agar tidak ada perbedaan, sehingga ada data tunggal. Apakah kami harus berjuang dengan cara ekstrem agar kebutuhan dasar kami dipenuhi?” imbuhnya.
Tak hanya itu, Budi juga mempertanyakan lambannya respons terhadap usulan dana desa yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades).
Tetap Berkomitmen...
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Bappeda Grobogan Adityawarman menjelaskan bahwa semua usulan yang masuk masih dalam tahap penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Usulan akan diprioritaskan berdasarkan tingkat urgensinya.
”Kalau prioritasnya masih di bawah yang lain, tentu belum bisa kami akomodasi,” jelas dia.
Dia menambahkan, pemerintah daerah tetap berkomitmen memberdayakan penyandang disabilitas melalui ekonomi kreatif serta pelatihan di berbagai bidang, termasuk sosial dan budaya.
”RKPD 2026 fokus pada penguatan SDM yang berdaya saing. OPD terkait akan diminta untuk memetakan kembali kondisi masyarakat dan menyesuaikan program yang paling tepat untuk mereka,” pungkasnya.
Dengan berbagai kritik yang muncul, diharapkan Musrenbang RKPD 2026 dapat lebih inklusif dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, serta menghasilkan solusi nyata bagi problem kemiskinan dan penguatan SDM di Grobogan.
Editor: Dani Agus
