Heboh! Kades di Grobogan Diduga Jual Bangunan Kantor Balai Desa

Murianews, Grobogan – Kades Bologarang, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Djuwari diduga menjual bangunan kantor balai desa setempat.

Tak hanya itu, dia juga diduga menggadaikan mobil siaga desa. Sang kades pun sempat digeruduk puluhan warga baru-baru ini.

Maftuhan, seorang warga Desa Bologarang berujar, warga tidak mengetahui alasan kades menjual bangunan kantor desa yang berbahan kayu itu. Dari informasi yang diketahuinya, hasil penjualan bangunan kantor desa itu sebesar Rp 35 juta.

”Warga punya bukti kalau bangunan kantor desa, bagian kayu-kayunya dijual, laku Rp 35 juta. Tinggal bagian ruang pertemuan yang masih ada, bagian kantor yang dijual habis. Yang jadi masalah itu kadesnya tidak terbuka, tidak tahu apa mau dibangun lagi atau tidak,” ujar dia, Selasa (8/4/2025).

Tidak hanya itu, mobil siaga desa yang seharusnya dipakai untuk pelayanan masyarakat juga dipakai kades untuk keperluan pribadi. Bahkan, BPKB mobil tersebut diduga digadaikan.

”Mobil siaga desa itu sehari-hari dipakai, BPKB digadai, plat nomornya diganti. Makanya warga muntab dan akhirnya menggeruduk itu,” imbuhnya.

Dalam penggerudukan itu, warga juga menuntut transparansi penggunaan anggaran desa. Sebab, GOR yang dibangun sudah dalam tiga tahap tapi tak kunjung rampung. Kemudian, jembatan yang rusak di desa setempat juga diduga dibiarkan rusak.

”GOR sudah tiga tahap tapi belum jadi. Jembatan rusak tidak bisa dilewati mobil, sampai sekarang belum diperbaiki,” bebernya.

Tuntutan warga...

Usai penggerudukan balai desa itu, sang kades kemudian mengembalikan mobil siaga tersebut ke desa. Sementara, terkait transparansi anggaran, kades meminta waktu selama tiga bulan.

”Mobil dikembalikan. Sebagian bangunan kantor juga sudah ada yang balik. Kalau soal anggaran, minta waktu tiga bulan. Kalau kurun waktu itu tidak dilakukan, kades siap dilaporkan ke pihak berwajib,” katanya.

Sementara itu, Langgeng, Ketua Karangtarung Desa Bologarang menambahkan, warga sudah paham cara kerja kades yang serampangan. Disebutnya, kades sering tidak bermusyawarah dengan BPD dalam setiap mengambil kebijakan.

”Jika memang tujuannya kantor balai desa dibangun, itu bagus. Tapi tetap salah, karena tidak sesuai prosedur. Masyarakat sudah paham betul cara kerja Pak Kades. Kalau membuat kebijakan tanpa musyawarah dengan BPD,” ujarnya.

Murianews.com telah menghubungi Kades Djuwari. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada konfirmasi.

Editor: Cholis Anwar