Padahal, sejak 2021, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala BPPKAD Grobogan Wahyu Susetijono mengungkapkan, pada 2021 lalu, Grobogan masuk dalam kategori maju bersama delapan kabupaten lain di Jateng.
”Namun, pada 2023 ada penurunan peringkat ke posisi 35, meskipun masih berada dalam kategori digital. Lalu pada 2024, peringkat kembali naik ke posisi 30,” ujar dia, Rabu (30/4/2025).
Wahyu menambahkan, berdasarkan evaluasi TP2DD oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, indeks ETPD Grobogan masih belum menunjukkan hasil yang optimal.
Untuk meningkatkan skor tersebut, TP2DD akan mempercepat seeta memperluas digitalisasi daerah dengan beberapa langkah.
Murianews, Grobogan – Tingkat Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) atau digitalisasi di Grobogan dalam beberapa tahun terakhir masih tergolong rendah dibanding daerah lain di Jawa Tengah (Jateng).
Padahal, sejak 2021, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Grobogan telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Kepala BPPKAD Grobogan Wahyu Susetijono mengungkapkan, pada 2021 lalu, Grobogan masuk dalam kategori maju bersama delapan kabupaten lain di Jateng.
Peringkat tersebut naik pada 2022 ke kategori digital, dan membuat Grobogan berada di posisi ke-32.
”Namun, pada 2023 ada penurunan peringkat ke posisi 35, meskipun masih berada dalam kategori digital. Lalu pada 2024, peringkat kembali naik ke posisi 30,” ujar dia, Rabu (30/4/2025).
Wahyu menambahkan, berdasarkan evaluasi TP2DD oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, indeks ETPD Grobogan masih belum menunjukkan hasil yang optimal.
Untuk meningkatkan skor tersebut, TP2DD akan mempercepat seeta memperluas digitalisasi daerah dengan beberapa langkah.
”Salah satunya adalah dengan penerapan transaksi non-tunai untuk seluruh belanja daerah melalui sistem Cash Management System (CMS),” jelas dia.
Langkah Lain...
Langkah lain yang diambil yakni implementasi kartu kredit pemerintah daerah. Hal itu saat ini sedang diuji coba di Setda, BPPKAD, dan Bappeda Grobogan.
”Jika sistem itu berhasil, nanti akan diperluas ke seluruh OPD,” katanya.
Selain itu, Pemkab juga mengupayakan penyediaan alat tapping box di sekitar 100 titik pada wajib pajak hotel dan restoran. Kemudian integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah juga dilakukan melalui kanal digital seperti QRIS.
Wahyu menambahkan, e-retribusi pasar saat ini telah diberlakukan di Pasar Nglejok, dan akan diperluas ke pasar-pasar lainnya di Grobogan tahun ini.
”Langkah lain yang kami persiapkan adalah penerapan sistem e-retribusi parkir pada lokasi parkir khusus yang dikelola beberapa OPD,” katanya.
Wahyu menyebut, pihaknya juga akan menggandeng pihak bank untuk merealisasikanya. Sehingga TP2DD yang telah terbentuk dapat lebih efisien.
”Kami membentuk TP3DD kan agar layanan publik lebih efisien dan efektif. Juga mendukung transparansi sistem pemerintahan,” kata dia.
Editor: Zulkifli Fahmi
