Saran dari DPRD itu dibacakan oleh Wahono Hendro Purnawanto alam Rapat Paripurna pada Selasa (30/4/2025) di gedung DPRD setempat.
Dalam lampiran setebal itu disebutkan, banjir yang terus berulang, jalan rusak, drainase buruk, hingga jembatan yang tak layak harus segera ditangani.
”Jangan menunggu sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” ungkap lampiran itu.
Disebutkan juga, optimalisasi program PUPR seperti perbaikan jalan, pengelolaan sungai, dan percepatan perbaikan tanggul jebol sangat pentin
Selain itu, DPRD juga meminta agar Pemerintah Daerah melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas infrastruktur dan memperbaiki yang rusak, terutama di pusat kota dan wilayah padat penduduk.
”Grobogan sudah darurat banjir, ini bukan waktu untuk menunda. Pemerintah harus berani ambil langkah cepat dan konkret,” sebut laporan tersebut.
Murianews, Grobogan – DPRD Grobogan menyoroti banjir yang kini sudah rutin melanda pemukiman setiap kali hujan deras. Bahkan, secara spesifik, mereka mengungkapkan Grobogan sudah darurat banjir.
Hal itu terungkap dalam lampiran saran DPRD Grobogan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Grobogan akhir Tahun Anggaran 2024.
Saran dari DPRD itu dibacakan oleh Wahono Hendro Purnawanto alam Rapat Paripurna pada Selasa (30/4/2025) di gedung DPRD setempat.
Dalam lampiran setebal itu disebutkan, banjir yang terus berulang, jalan rusak, drainase buruk, hingga jembatan yang tak layak harus segera ditangani.
”Jangan menunggu sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” ungkap lampiran itu.
Disebutkan juga, optimalisasi program PUPR seperti perbaikan jalan, pengelolaan sungai, dan percepatan perbaikan tanggul jebol sangat pentin
Selain itu, DPRD juga meminta agar Pemerintah Daerah melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas infrastruktur dan memperbaiki yang rusak, terutama di pusat kota dan wilayah padat penduduk.
”Grobogan sudah darurat banjir, ini bukan waktu untuk menunda. Pemerintah harus berani ambil langkah cepat dan konkret,” sebut laporan tersebut.
Layanan Kesehatan...
Dalam bidang kesehatan, DPRD menyoroti tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI, AKB), serta masih lemahnya penanganan penyakit menular seperti DBD, HIV/AIDS, dan paru.
Dewan mendorong penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan peran Puskesmas, serta pengembangan program dokter keliling untuk daerah yang sulit dijangkau.
DPRD juga meminta Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk memberi sanksi kepada pengguna anggaran yang gagal menyerap dana secara optimal. Menurut mereka, pengelolaan anggaran yang buruk sama dengan menyia-nyiakan kesempatan memperbaiki kehidupan masyarakat.
Sebagai solusi preventif terhadap ancaman bencana, DPRD mengusulkan pembentukan tim siaga bencana kesehatan di setiap kecamatan, pemantauan kualitas air bersih secara intensif.
Kemudian pelibatan masyarakat dalam program 3M Plus untuk pemberantasan sarang nyamuk. DPRD juga menyarankan penggunaan teknologi sederhana untuk penjernihan air di wilayah terdampak banjir dan kekeringan.
Editor: Supriyadi
