Pemkab Grobogan Ajukan Pinjaman Rp 250 M ke Bank Jateng, Buat Apa?

Murianews, Grobogan – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Grobogan, Jawa Tengah berencana mengajukan dana pinjaman sebesar Rp 250 miliar ke Bank Jateng.

Dana pinjaman itu rencananya akan difokuskan untuk pembangunan jalan dan penataan kota. Penataan kota itu, khususnya untuk mengatasi banjir Purwodadi.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Grobogan Afi Wildani mengungkapkan, rencana tersebut merupakan strategi jangka menengah Pemkab.

Yakni untuk mendukung pembangunan fisik yang mendesak, terutama sistem drainase dan penanganan genangan banjir saat musim hujan.

”Tahun ini kita siapkan master plan dan Detail Engineering Design (DED). Fokusnya adalah sistem drainase dan terkait genangan-genangan yang timbul di wilayah kota,” ujar dia, Rabu (7/5/2025).

Dikatakannya, masalah banjir di Kota Purwodadi dinilai tidak hanya bersumber dari kondisi setempat. Namun juga terkait dengan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) seperti Sungai Tuntang dan Sungai Lusi

Karenanya, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan pemerintah pusat untuk penanganan secara menyeluruh.

Dijelaskannya, dana pinjaman yang direncanakan tersebut akan mulai digunakan pada 2026 mendatang. Sedangkan, pembayarannya dilakukan secara bertahap selama empat tahun, mulai 2027 hingga 2030.

Angsurannya...  

”Jika dihitung per tahun, angsurannya sekitar Rp 60 miliar,” imbuhnya.

Afi menilai, pinjaman daerah merupakan salah satu opsi strategis untuk mendorong percepatan pembangunan, mengingat keterbatasan fiskal yang dimiliki APBD.

Sementara Bupati Grobogan Setyo Hadi menambahkan, Pemkab siap mengambil langkah strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Pinjaman daerah itu pun sebagai salah satu solusi dalam membiayai pembangunan prioritas.

”Dalam menyiasati keterbatasan anggaran, pinjaman daerah dapat menjadi opsi dan strategi pembangunan, terutama untuk proyek-proyek besar yang bersifat mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat," ujar Bupati.

Langkah itu, lanjut dia, sebagai bentuk keberanian untuk menjawab berbagai persoalan klasik pembangunan. Antara lain kemiskinan yang masih tinggi, stunting, hingga banjir dan kekeringan yang terus terjadi.

”RPJMD ini harus realistis dan terukur, sesuai kemampuan daerah. Tapi jika kita hanya mengandalkan APBD, tidak semua target bisa tercapai,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan bahwa semua kebijakan pembangunan akan tetap diselaraskan dengan program nasional dan provinsi.

Editor: Anggara Jiwandhana